Jalan Indonesia Mencapai Nol Emisi Karbon

Mengikuti China sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, Indonesia menduduki posisi ketujuh dalam laporan yang dibuat oleh Global Carbon Budget pada 2022 dengan total 700 juta ton emisi karbon dengan berbagai jenis polutan yang dihasilkan dari sektor-sektor di Indonesia yang dimana jumlah total emisi karbon tersebut telah meningkat dengan angka persentase 18,3% dari jumlah total emisi karbon tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri, emisi karbon terbesar dihasilkan dalam rangka untuk menunjang sektor energi, industri, serta transportasi agar dapat berjalan dengan semestinya. 

Menurut Climate Transparency, sektor transportasi merupakan sektor yang berada dalam posisi kedua sebagai penyumbang emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mencapai sekitar 27% dengan 90% diantaranya berasal dari transportasi darat. Hasil dari penelitian tersebut dapat dikatakan menjadi sebuah alarm pengingat bagi pemerintah Indonesia agar senantiasa melakukan inovasi yang dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan komitmen yang dinyatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara nol emisi karbon (net zero emission) di dunia. 

Berbagai upaya serta kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik di tingkat nasional, maupun daerah. Contohnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan emisi karbon transportasi dengan memaksimalkan peran aktif penggunaan transportasi publik berupa bus listrik Transjakarta yang beroperasional dengan penggunaan baterai ramah lingkungan. 

Penggunaan bus listrik tersebut dapat dikatakan cukup efektif dengan memberikan dampak berupa pengurangan gas emisi sampai menyentuh angka 50,3% serta penggunaan bahan bakar diesel untuk operasional bus diesel yang menurun hingga Rp15,5 miliar per tahun. Meskipun demikian, kebijakan penggunaan bus listrik harus terus dievaluasi sekaligus diawasi dalam pelaksanaannya agar dapat memenuhi target pencapaian penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan.

Dilihat dari kacamata definisi yang dicetuskan oleh Henry Fayol, pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen berupa tindakan yang digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan realisasi dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana atau malah sebaliknya sehingga kita dapat menemukan permasalahan yang mengganggu jalannya proses realisasi untuk mencapai target organisasi. 

Di sektor transportasi sendiri, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi, seperti misalnya dalam pengadaan armada transportasi publik berupa bus listrik saja masih terbatas karena masih didominasi oleh transportasi publik berbahan diesel yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi sehingga kebijakan berupa peralihan transportasi tenaga diesel ke listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang sempurna. 

Oleh karena itu, pengendalian beberapa kebijakan yang telah ditetapkan merupakan aksi nyata yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi karbon sebesar 32% sesuai dengan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Kerja sama yang dilakukan antara WRI Indonesia dan Kementerian Perhubungan yang menghasilkan sebuah sistem perhitungan dan pemantauan emisi transportasi darat merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk melakukan pengawasan atau pengendalian (controlling). Sistem perhitungan dan pemantauan emisi tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah peranti inventarisasi emisi yang telah dirancang oleh WRI Indonesia bersama Kementerian Perhubungan. 

Sistem tersebut diwujudkan melalui serangkaian pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan data-data perhitungan emisi karbon yang meliputi identifikasi jenis-jenis emisi karbon serta sumber dari mana emisi tersebut dihasilkan dalam lokasi dan waktu tertentu dengan penggunaan metodologi perhitungan yang akurat. 

Selain sistem perhitungan dan monitoring tersebut, kerja sama yang dilakukan antara WRI Indonesia dan Kementerian Perhubungan juga diwujudkan dalam bentuk pengembangan dan peningkatan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh staf Kementerian Perhubungan dalam melakukan pembacaan hasil dari inventarisasi yang diharapkan bisa memberikan dampak signifikan dalam membantu Kementerian Perhubungan mencapai target penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan di subsektor transportasi darat sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Novie Riyanto, dalam serangkaian acara seminar yang dilakukan bersama WRI Indonesia pada 26 Oktober 2023.

Selain penerapan sistem tersebut, tentunya pemerintah dapat menerapkan strategi-strategi lain guna mempercepat perwujudan Indonesia sebagai salah satu negara nol emisi karbon pada tahun 2060 karena tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa strategi berbeda yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia.