Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengetahuan dan pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bisa menjadi dasar untuk menanamkan jiwa nasionalis kaum generasi muda dan kaum pelajar. Hal ini karena bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sangat penting untuk dipahami karena dengan memahami bahasa Indonesia sendiri bisa membuat kita menjadi lebih mengetahui penyampaian yang baik dalam bertutur kata. 

Dalam perspektif ilmu hukum pun bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Sebelumnya bahasa Indonesia juga diterapkan di dalam Kongres sumpah pemuda. Dari munculnya unsur sumpah pemuda merupakan pernyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa dan pada tanggal 28 oktober 1928 bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. 

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara, hal ini tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 di pasal khusus (BAB XV PASAL 36) yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa lain yang merupakan bahasa penduduk asli seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali dan sebagainya berkedudukan sebagai bahasa daerah. 

Penempatan bahasa Indonesia sangat di butuhkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dipahami dan di telaah dengan jelas bagi semua orang. Maka tidak heran jika perundang-undangan memakai bahasa yang formal agar dapat dicerna baik oleh masyarakat. 

Bahasa hukum yang ditetapkan dalam hukum tertulis, yaitu peraturan perundangan, yang sering disebut dengan ragam bahasa perundang-undangan.  Bahasa peraturan perundang- undangan pada dasarnya tunduk pada kaedah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penyampaiannya.