Dalam Islam ada dua kategori yaitu duniawi dan ukhrawi, Kalau duniawi itu menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam semesta, dan sedangkan ukhrawi itu menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan, seperti yang di katakan oleh Rasulullah Saw " bahwa setiap amal keduniaan yang didasari pada niat baik akan digolongkan menjadi amal akhirat, sebaliknya kalau amal akhirat yang didasari pada niat buruk akan tergolong amal dunia" berarti dapat disimpulkan bahwasaanya banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat baik maka ia tergolong amal akhirat, banyak amal perbuatan yang tergolong amal akhirat tapi ia tergolong amal dunia karena didasari niat buruk. Oleh Karena itu, setiap perbuatan harus didasarkan dengan niat baik supaya mendapatkan hasil yang baik pula. Nah ini ada kaitannya dengan politik, karena Islam mengatur beberapa etika umum dalam berpolitik, yaitu berupa :
1. Nilai dasar : nilai dasar kehidupan politik dalam islam itu dibagi menjadi 8 point utama yang ada pada Al Quran dan Sunnah, yaitu : keadilan, persaudaraan, persamaan, musyawarah, pluralitas, perdamaian, pertanggungjawaban dan otokritik. Seperti firman Allah dalam Qur'an surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya " nilai keadilan ini mesti diwujudkan dalam kehidupan politik". Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kritik terhadap diri sendiri, yang dimana perintah ini juga termaktub dalam Al Qur'an surat Al-Isra' ayat 14 yang artinya " bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".
2. Kekuasaan : kalau dalam Islam, kekuasaan adalah amanah Allah. Kekuasaan merupakan bentuk pelaksanaan Dari misi kekhalifahan manusia yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kerahmatan bagi semesta. Oleh Karena itu kekuasaan Harus mengandung prinsip amanah, tanggung jawab dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Dalam Al Qur'an surat Al-mu'minun ayat 115 yang artinya " maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main main(saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" . Dapat disimpulkan bahwasannya dalam hal apapun yang berkepentingan itu tidak boleh hanya main main saja ( dalam politik) dan sesungguhnya setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
3. Â Tata pemerintahan yang baik : pemerintahan harus dikelola dengan baik pada semua sektor, baik itu dari politiknya, ekonominya, administrasinya dan lain lain. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam ranah Indonesia syaratnya yaitu adanya pemimpin dengan kompetensi dan kriteria tertentu yaitu yang mempunyai integritas, mempunyai kemampuan diplomasi, berjiwa reformis, kapabilitas, berjiwa kerakyatan, visioner.
Etika politik adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam, karena etika politik dalam Islam itu bertujuan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis.
Politik memiliki banyak arti kalau kita membacanya dalam banyak nya buku, dan ada yang mengartikan politik itu sebagai "fannul mumkin" yaitu seni mewujudkan sesuatu yang bisa terjadi. Maka apapaun yang bisa terjadi walaupun mustahil menurut kebiasaan, itu bisa menjadi bidang politik. Orang pertama yang memperkenalkan kata "politik" itu adalah Plato dan dia mengatakan"bahwa sebenarnya manusia itu selalu berpolitik di dalam kehidupan nya, selalu berusaha untuk bekerja sama demi mencapai kemaslahatan bersama" itu pada mulanya dan seiring berjalannya waktu pengertian itu menyimpang sehingga sekarang politik itu adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Biasa juga politik itu diartikan "siyasah" dalam bahasa arab, Karna seseorang yang melaksanakan siyasah itu bagaikan sedang mengemudi.
 Dalam tulisan ini saya mengutip studi kasus tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan nepotisme dan politik identitas. Kasus ini sangat bertentangan dengan etika berpolitik dalam islam Karna apa? Karna Allah telah berfirman secara gamblang di Al Qur'an surat Al maidah : 8 yang artinya " Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan kerabatmu, kaya atau miskin. Janganlah kamu menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" ayat ini berkaitan dengan kasus nepotisme yang menjadi perbincangan di dunia politik saat ini dan kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwasannya penting menegakkan keadilan tanpa pandang bulu termasuk kepada diri sendiri, keluarga, dan kelompok tertentu yang menempatkan, dan memperlakukan mereka secara istimewa tanpa memperhatikan keadilan dan  kompetensi. Etika itu penting. Standar etika seperti integritas, kejujuran, transparansi publik, serta pengabdian kepada kepentingan rakyat harus diterapkan dalam berpolitik, walaupun dalam praktiknya kadang-kadang politik sering tak beretika.
Islam tidak hanya agama, tetapi Islam juga mengatur aspek sosial dan politik. Di Indonesia, Islam memainkan peran penting dalam lingkup politik diantara nya ada organisasi Islam, penerapan syariat Islam di beberapa daerah meskipun penerapan nya ini beragam dan bervariasi, wacana politik Islam juga menjadi perbincangan dan sering didebatkan dalam politik Indonesia. Budaya politik Islam Indonesia hubungannya sangat dinamis dan kompleks. Bagaimana prinsip Islam digunakan dalam politik Indonesia?, sulit untuk memastikan bahwa penerapan nilai nilai Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia.
Islam menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan pemerintahan. Hadits yang riwayat Abu Hurairah menyatakan bahwa " sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang yang mengangkat seseorang karena nepotisme, karena dia telah memutus tali kekerabatan". Nepotisme ini banyak menimbulkan konsekuensi negatif yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, karena dianggap tidak adil dan tidak transparan. Kasus ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang akan tetapi zaman dahulu juga pernah terjadi contohnya pada kasus Muawiyah bin abu Sufyan sahabat nabi Muhammad Saw yang mengangkat kerabatnya ke posisi-posisi penting dalam pemerintahannya.
