Dampak di Lapangan
Rencana perubahan ini membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, implementasi KRIS diharapkan mampu menghapus kesenjangan kualitas layanan antar kelas. Namun, di sisi lain, banyak rumah sakit mitra BPJS mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim yang bisa menghambat operasional mereka. Dampaknya, beberapa rumah sakit bahkan mempertimbangkan untuk tidak lagi bekerja sama dengan BPJS.
Bagi masyarakat, isu utama adalah waktu tunggu yang semakin panjang. Ani, seorang ibu rumah tangga dari Jakarta, menceritakan pengalamannya saat suaminya harus dirawat inap menggunakan BPJS. "Kami harus antre selama dua minggu untuk mendapatkan kamar rawat inap. Saya khawatir, dengan sistem baru nanti, antrean akan semakin panjang," ujarnya.
Solusi dan Masa Depan BPJS
Keberlanjutan BPJS Kesehatan membutuhkan langkah strategis dari pemerintah dan pihak terkait. Penyesuaian iuran yang sesuai dengan biaya operasional mungkin menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindari. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan rumah sakit untuk mengimplementasikan KRIS tanpa mengorbankan kualitas layanan.
"Program JKN adalah tonggak penting dalam sejarah pelayanan kesehatan Indonesia. Namun, keberlanjutannya membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam sebuah wawancara dengan Antara News.
Kesimpulan
Kondisi BPJS Kesehatan saat ini menjadi cerminan betapa pentingnya kebijakan jaminan sosial yang berkelanjutan. Tantangan berupa defisit, pemanfaatan layanan yang tinggi, dan perubahan sistem layanan perlu diatasi dengan langkah strategis agar program ini tetap dapat melayani masyarakat dengan baik. Di tengah krisis ini, pertanyaan utamanya adalah: apakah sistem ini mampu bertahan dan berkembang di masa depan?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
