Ketidakpastian Nasib Pengungsi Rohingya : Desakan Pemindahan dari Pulau Weh dan Tuntutan Kapolda Aceh kepada UNHCR

Beberapa waktu terakhir ini di Aceh, banyak sekali berdatangan para pengungsi Rohingya yang disebabkan karena memburuknya situasi dan kondisi keamanan di Camp pengungsian Cox's Bazaar, Bangladesh. Dalam jangka waktu 14 -- 21 November sudah ada sekitar 1.084 pengungsi yang datang di Sabang, Aceh. Mereka datang melewati jalur laut menumpang menggunakan kapal milik warga Bangladesh. 

Dengan jumlah pengungsi yang begitu besar, tentu saja hal ini mendapat banyak atensi dari berbagai kalangan. Banyak orang yang tidak setuju dengan keberadaan para pengungsi Rohingya di Aceh. Diketahui banyak sekali warga Sabang yang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya yang saat ini di tempatka di kawasan Pelabuhan CT-1 BPKS. Menyikapi sikap penolakan masyarakat Sabang terkait kehadiran para pengungsi Rohingya, Pemerintah Kota Sabang mendesak UNHCR untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari tempat penampungan sementara di Pulau Weh.

 Hal ini dilakukan guna menghindari hal yang tidak -- tidak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Forkopmimda Kota Sabang menilai bahwa kondisi pengungsi semakin memburuk dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Sebelumnya, lebih dari 130 pengungsi Rohingya tiba di Pantai Tapak Gajah, Desa Le Meulee, Kota Sabang pada Sabtu (2/12/2023) dini hari sekitar pukul 2:30 WIB. Kedatangan 130 lebih pengungsi Rohingya ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya tiba di Sabang, setelah sebelumnya pad gelombang pertama mereka tiba di Pantai Ujong Kareung pada Selasa (21/11/2023).

"Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya ke luar kota Sabang," ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Ady Akmal Shiddiq kepada Serambinews.com, Selasa (5/12/2023) 

Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya terus berlanjut, dan Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko, menuntut agar UNHCR Indonesia bertanggung jawab atas penyelundupan dan perdagangan manusia yang terjadi pada pengungsi Rohingya di Aceh. 

Achmad menyatakan, "Kita juga menemukan bahwa orang Rohingya itu memiliki kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa Bangladesh, artinya apa? Ini bukan tanggung jawab kita semata tapi UNHCR juga harus bertanggung jawab kenapa Rohingya ini lolos dari Bangladesh sana".

Menurut Kapolda Aceh, UNHCR harus ikut bertanggung jawab karena para pengungsi yang tiba di Aceh merupakan tanggung jawab UNHCR. Kapolda menyoroti permasalahan pengungsi Rohingya dan menyebut bahwa penyelundupan manusia sudah pasti terjadi.

"Tapi kalau penyelundupan manusia sudah jelas, kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara, Negara Republik Indonesia. Karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi." Ujar Irjen Pol Achmad Kartiko, 

Hingga saat ini, pihak UNHCR yang dihubungi oleh Pemerintah Sabang diketahui masih melakukan koordinasi terkait pemindahan para pengungsi Rohingya.