Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Politik dinasti di Indonesia memang sudah tidak asing lagi, terbukti dari beberapa kasus anak yang mencalonkan diri sebagai penerus orang tuanya baik dalam posisi sebagai bupati, gubernur, walikota, atau jabatan lainnya. Sebagai contoh, mantan Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan, Noviandi Mawardi, yang melanjutkan karir ayahnya yang merupakan Bupati Ogan Ilir sebelumnya. Kemudian keluarga besar mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang pernah berjaya di Provinsi Banten. Suami, anak, adik-adik, bahkan menantunya pernah berkuasa di Provinsi Banten, baik sebagai anggota DPRD, wakil ketua DPRD, anggota DPD hingga walikota. Politik dinasti ini terlihat begitu kokoh dan terlihat layaknya tradisi yang sudah melekat.
Baru-baru ini, anggapan politik dinasti kembali muncul di tengah dunia perpolitikan Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono, anak pertama dari mantan Presiden Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, resmi melepas jabatannya sebagai TNI guna mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Agus dianggap dipaksa oleh sang ayah untuk mencalon, tetapi anggapan itu segera dibantah oleh ibunya, Ani Yudhoyono.
“Pertanyaan mengapa Agus berhenti/pensiun dini dari dinas militer, hanya Agus yang paling tepat untuk menjawabnya. Tuduhan kalau dipaksa oleh orangtua, sangat menyakitkan. Saya kira, tak satupun orangtua yang ingin mengorbankan anaknya. Pak SBY dan saya tak pernah menekan Agus dan Ibas sejak dulu. Keputusan dan pilihan Agus sepenuhnya diambil oleh Agus dengan segala resiko dan konsekuensinya.” ujarnya melalui instagram pribadinya @aniyudhoyono, seperti yang dikutip oleh liputan6.com.
Politik dinasti yang kerap terjadi di Indonesia ini membuat munculnya anggapan-anggapan masyarakat terhadap hal tersebut, baik positif atau negatif. Beberapa kelompok menyatakan bahwa politik dinasti adalah hal yang buruk karena penerus dianggap hanya ingin mempertahankan kekuasaan pendahulunya terhadap suatu wilayah tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, kelompok lainnya berpendapat bahwa politik dinasti menguntungkan rakyat karena penerus bisa melanjutkan program kerja yang sudah dilaksanakan dan berdampak baik oleh pendahulunya.
Penulis berpendapat bahwa terdapat dua cara untuk memilih pemimpin yang berkualitas, baik penerus politik dinasti atau bukan, yaitu dengan melihat latar belakang calon pemimpin tersebut dan aksi nyata yang sudah dilakukannya.
Yang pertama adalah dengan melihat latar belakang calon pemimpin tersebut. Rakyat bisa mengetahui kualitas seorang pemimpin dari latar belakang keluarganya, pendidikannya, dan pekerjaan yang ia tekuni sebelumnya. Walaupun latar belakang yang baik tidak menjamin seorang pemimpin akan baik pula, tetapi setidaknya rakyat sudah mengetahui kualitas pemimpin tersebut dari sisi luarnya.
Yang kedua adalah aksi nyata yang sudah dilakukan. Pemimpin yang berkualitas akan melakukan atau menghasilkan sesuatu yang berkualitas pula. Rakyat bisa menentukan pilihannya dari aksi nyata yang sudah diberikan calon pemimpin untuk Indonesia. Karena janji-janji saja tidak cukup tanpa ada hasil dari aksi yang nyata.
Pemimpin diberi amanah oleh rakyat agar bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Terlepas dari sang calon terlibat politik dinasti atau tidak, rakyat hanya menginginkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Tujuannya bukan hanya untuk kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk kemajuan Indonesia.
Sumber referensi:
Anonim. 2014. Pengertian Politik Dinasti.http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-politi-dinasti.html, diakses pada 26 September 2016 pukul 15.33 WIB.
