Merusak Sistem: Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Akibat Korupsi Terhadap HAM

Pada era globalisasi seperti saat ini banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar maupun daerah lainnya sangat berdampak bagi bangsa indonesia selaku bangsa yang menjunjung tinggi nilai pancasila. Peristiwa tersebut telah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat, setidaknya 300 kasus setiap tahunnya. Tentu hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun masyarakat juga mengambil alih sesuai dengan Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang tersebut disebutkan pengadilan ad hoc sebagai Upaya untuk mengadili para pelanggar HAM di Indonesia.

Permasalahan pelanggaran HAM di wilayah Indonesia menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh masyarakat untuk dicari upaya-upaya penyelesaiannya hingga saat ini, salah satu pelanggaran HAM yang sedang ramai dibicarakan adalah korupsi. Korupsi merupakan kegiatan penyalahgunaan material berupa uang dan sebagainya yang merugikan masyarakat dalam bentuk finansial yang berdampak luas pada berbagai sektor, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial.

Kasus-kasus korupsi umumnya dilakukan oleh pejabat negara karena memiliki kekuasaan dan anggaran yang diselewengkan cukup banyak yang berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat. Dalam bidang ekonomi akan terjadi pemborosan sumber daya, adanya ketidaktransparanan oleh pemerintah terhadap distribusi barang dan jasa menyebabkan harga barang menjadi naik yang menjadi momok bagi kaum menengah kebawah, hak untuk mendapatkan barang dengan harga sesuai atau semestinya  luntur seiring praktik tersebut oleh pemerintah. 

Selanjutnya, korupsi juga akan menghambat investasi baik dalam negeri maupun luar negeri serta menyebabkan ketidakpastiaan diingkungan bisnis. pelanggaran HAM tersebut menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi.Dalam bidang sosial, korupsi akan cenderung menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, sementara masyarakat golongan menengah ke bawah akan menderita. Hal Ini memperburuk ketimpangan dalam bidang ekonomi dan sosial, mengurangi akses masyarkat pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan rumah bagi mereka yang membutuhkan. 

Selain itu, Korupsi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintah. Adanya ketidakpercayaan juga akan merimbas pada ranah politik yang nantinya akan merusak stabilitas sosial. Selanjutnya korupsi meningkatkan tingkat kriminalitas pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan keharmonisan Masyarakat tergangu. Banyaknya tindak kriminalitas berdampak pada pelanggaran HAM yaitu rasa aman dari berbagai ancaman.

Tentunya dibutuhkan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM tersebut, Sarana penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia lebih mengedepankan norma-norma kaidah hukum sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan sebuah produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM. Pemerintah berperan aktif dalam menyelesaikan masalah HAM dalam bidang ekonomi dan sosial dengan membuat undang-undang dan peraturan lainnya dari segala jenjang untuk meminimalisir segela bentuk pelanggaran. 

Sementara itu, masyarakat juga  berperan penting dalam memberantas korupsi melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan mendesak transparansi dalam penggunaan dan pendistribusian dana publik. Transparansi Pemerintah dilakukan dengan pemantauan independen dan audit publik yang dapat membantu memastikan transparansi. Selanjutnya, korupsi dapat diatasi dengan melakukan peningkatan pada 

Sistem Hukum yaitu meningkatkan independensi dan efektivitas sistem peradilan. Hukuman yang tegas dapat menjadi tongak penghalang bagi kasus-kasus korupsi. Dalam lingkungan masyarakat, penyelesaian terhadap pelanggaran HAM dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, seperti Universitas Airlangga mengadakan sosialisasi tentang bagaimana dampak pelanggaran HAM di masyarakat.  Dengan adanya Upaya-upaya yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat diharapkan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dari berbagai bidang dapat menurun terutama dalam bidang ekonomi dan sosial sehingga tercipta keharmonisan dalam lingkungan masyarakat.

Muhammad Nabhan Yasin, Kedokteran, 111231001, Universitas Airlangga

Sources: