Sudah satu tahun pemerintahan Jokowi berjalan. Namun efeknya belum juga terasa hingga ke lapisan masyarakat bawah. Wajar saja kalau wakil anggota DPR Fadli Zon Berkomentar masyarakat di dapilnya merasa semakin susah hidup di jaman Jokowi.
Kartu Sakti Jokowi Ini sangat banyak dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga sejahtera. Dari Tiga kartu itu saja dipegang oleh banyak kementrian. Permasalahannya ada pada data di setiap kementrian memiliki data yang berbeda beda. Lebih parah lagi data yang tidak ter update. Dan tidak ada patokan rujukan data yang dipercaya. Akhirnya menghambat percerakan kartu sakti jokowi jk.
Selama setahun ini sepertinya pemerintahan gagal berkonsolidasi dengan para elite atasan. Para elite atasan yang berseberangan dengan pemerintahan semakin lihai membuat rekayasa konflik. Sehingga fokus utama pemerintahan terganggu yang harus menghadapi permasalahan yang ada di depan mata. Sementara permasalahan yang utama masih belum terselesaikan. Di hadirkan permasalahan permasalahan baru yang mana publik akan melihat bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi Jk ini.
Contoh kecilnya adalah masalah asap, kasus angeline dan sebagiannya. Asap yang harusnya beres malah sekarang banyak titik api ditemui. Musim kemarau yang benar benar dimanfaatkan oleh elite politik yang berseberangan. Kasus angeline melahirkan kasus anak anak dari yang dekat dengan ibukota sampai yang jauh dari ibukota. Belum kasus olahraga, perikanan dst.
Pemerintah Jokowi yang selalu sibuk menjaga citra ini akhirnya melupakan masalah data. Lebih urgent daripada masalah image pemerintahan untuk mensukseskan program program yang telah dikampanyekan waktu pemilihan presiden. Sudah waktunya pemerintahan Jokowi Jk jangan sibuk membuat pencitraan. Pemerintah juga jangan terjebak dengan rekayasa konflik dari kubu seberang.
Ada satu kementrian yang penulis amati yaitu Kementrian Sosial. Program kemensos ini berupa percepatan verivikasi dan validasi data. Selama70 tahun Indonesia merdeka baru kali ini dilakukan verval (verivikasi validasi).
Kemensos dengan senjata utama Peraturan pemerintah 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Jug kewajiban memperbaharui data setiap enam bulan sekali. Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 91/HUK/2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015. Mempunyai hak dan tugas yang harus segera diselesaikan.
Keterlambatan urusan data yang akhirnya membebankan pihak ketiga dan pihak daerah. Informasi dari pusat tidak tersebar ke daerah daerah yang jauh. Ditambah tidak adanya anggaran dan kondisi permasalahan tiap daerah yang berbeda. Mulai dari daerah pegunungn, hutan belntara hingga kepulauan.
Inisiatif dari pemberian surat tugas hinggan penjemputan data yang verval ini akhirnya terkesan sembrono. Kementrian yang di kejar deadline ini melahirkan data yang tidak ala kadarnya tapi amburadul.
Data BPJS yang dari tahun 2011 perlu di update supaya orang yang sudah mampu, dan meninggal, ganda, pindah dan tidak diketahui tidak berhak mendapatkan kartu sakti atau menerima dua kartu sakti. Atas evaluasi dari setiap launching membuat ibu kementrian merasa gerah dengan data.
Para TKSK (Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang diperkerjakan dengan nihil anggaran dan kebutaan mengenai verval terpaksa harus bekerja dibelakang meja. Permintaan perpanjangan waktu setelah bimtek dari kementrian rasanya mustahil. Karena kartu sakti Jokowi Jk ini sudah ditunggu dari setahun yang lalu.
