Antara pendukung KPK dan yang bukan pendukung KPK terus beradu kepentingan. Seperti biasa selalu ada media yang membela KPK dan ada juga yang menyerang KPK. KPK adalah lembaga yang dipercaya masyarakat, KPK memiliki reputasi baik, KPK berhasil para koruptor ketakutan. Bila mendukung KPK maka korupsi di Indonesia akan menurun, dan yang melawan KPK lembaga ini telah ditumpangi. KPK kehilangan kontrol, KPK lembaga ad hoc.
Setelah penseleksian delapan calon KPK hingga kini masih belum dilanjutkan penunjukan ketua KPK. Justru para lembaga kepentingan pemerintah sibuk merivisi RUU KPK. Penulis merasakan ada kegelisahan dari para pemain kepentingan. Sudah semestinya bukan ngomongin revisi tapi ngomongin siapa ketua KPK? Itulah yang ditunggu publik. Tentu publik ingin ketua KPK yang profesional handal berani dan tegas.
Kalaupun ingin revisi RUU KPK maka semuanya harus segera siap-siap untuk menyatakan tidak dalam melemahkan KPK. Siap menyatakan melawan para koruptor. Koruptor baik yang dilakukan masa lalu, sekarang dan yang akan datang semuanya harus dibumihanguskan dipermukaan bumi ini.Ada yang merasa tidak leluasa bergerak bersama dengan KPK ada juga yang merasa nyaman dengan KPK. Lebih seru lagi para pendukung partai yang pro dan kontra KPK sudah terlihat siapa lawan siapa kawan. Penulis melihat ada plotisi yang merasa bersih merasa tidak takut bila KPK kuat. Ataupun Politisi yang ingin main curang merasa takut bila KPK kuat. Apalagi politisi yang kotor yang mempunyai rekan koruptor merasa kenyamanannya terusik dengan adanya KPK yang kuat.
Bagaimanapun juga KPK sudah bukan lagi lembaga benar-benar bersih. Dimanapun lembaganya, siapapun lembaga pasti ada kekurangn dan kelebihan. Tinggal bagaimana mau memperbaiki atau merusak lembaga itu. Proses perbaikan saja sudah dirongorong sana-sini, apalagi sudah jadinya.
Sebagai contoh yang jadi panutan penulis adalah jika KPK ingin berdiri sendiri, independen dan kuat maka harus berani melawanbaik kawan atau musuh pemerintah atau perusahaan yang korup. Pemerintah yang nakal maka harus berani ditindak, perusahaan yang tidak mau bayar pajak, atau merugikan negara maka harus dilaporkan.
Penulis ingin menegaskan masyarakat sudah sadar bahwa seharusnya KPK juga jangan tebang pilih menangkap para pejabat pemerintah pusat atau daerah saja. Tapi KPK juga harus berani menangkap siapapun baik itu perusahaan dalam negeri atau perusahaan asing maka semuanya harus dilaporkan. Jika KPK menangkap para pejabat sudah biasa namun jika menangkap para pengusaha korup enol prestasi.
KPK bila ingin didukung banyak orang lagi maka harus berani mengungkapkan perusahaan2 asing ataupun dalam negeri yang korup tidak mau bayar pajak. KPK dibentuk bukan untuk melemahkan negara tapi memperkuat negara dari sarang korupsi di level manapun. KPK tetap untuk jangan dilemahkan yang semestinya harus diperkuat berdiri profesional membangun negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H