Sekilas Mencegah & Mitigasi Konflik SDA

Kasus Salim Kancil sudah terjadi. Tentangnya, sekian catatan buruk konflik bersumbu pada tata kelola SDA terus bertambah. Kisahnya, bukan hanya soal keserakahan pengusaha, tapi juga ketamakan dan dugaan penyalahgunaan wewenang birokrat, aparat dan politisi parlemen.

Berkali-kali sistem ekonomi politik di Indoesia diuji dengan kasus perselingkuhan pemodal dan aparatur negara. Sengkarut akan tampak semakin jelas, manakala keduanya bermuara pada orang yang sama, ya aparat ya pengusaha.

Relasi pemodal-aparat ini masih cukup bisa membantu menganalisis muara-muara kepentingan. Dalam kasus kekerasan yang mengorbankan rakyat, relasi itu bisa menjadi petunjuk awal menelisik "dalang di balik layar". Ini yang terjadi di kasus penambangan pasir di Lumajang, dengan nyawa Salim Kancil sebagai korban.

Untuk kasus lain, di skala nasional misalnya, adalah kasus dugaan korupsi di Pelindo. Siapa birokrat yang koar-koar melindungi si pelaku usaha, sangat bisa menjadi petunjuk awal atas dugaan ada perselingkuhan pengusaha-aparat di dalamnya. 

Kasus jamak juga mudah ditemukan di dunia impor komoditas. Siapa aparat yang senang sekali koar-koar kebutuhan impor, bisa menjadi petunjuk awal modus perselingkuhannya.

Menghadapi dan mencegahnya, berbagai cara sudah ditempuh. Jokowi, dalam menghadang blok pro impor beras yang sebenarnya ada di lingkaran dekatnya, memakai jurus kepercayaan diri atas kemampuan produksi beras. Pujian Jokowi atas produksi padi dengan varietas yang ditemukan anak negeri menjadi wacana tanding atas kengototan blok pro impor beras. Ini gaya khas kepemimpinan Jokowi yang tidak mau face to face dengan "pihak", tapi lebih face to face dengan sistem.

Dalam kasus konflik SDA, pendekatan sistemik Jokowian memang perlu diujicoba. Alih-alih selalu gaduh dalam arena penanganan hukum pasca tragedi, pendekatan sistemik lebih fokus ke pencegahan dan setting rekonsilisasi pra konflik.

Alat utamanya adalah database relasi bisnis para aparat dan birokrat, dan tentu saja politisi. Berbasis database ini, dibuat skenario-skenario konflik dan rekonsiliasinya. Mendukung scenario building ini, kajian kebijakan terkait SDA juga ditelusuri secara detail, tidak hanya UU, tapi sampai perda, bahkab perdes. 

Jika database ini ada, potensi konflik bisa terbaca sebelum menjelma menjadi krisis dan tragedi. Setting rekonsilisasinya pun dapat disusun dalam skema pencegahan dan mitigasi krisis. 

Kelemahannya adalah, pihak aparat keamanan, baik yang resmi atau tidak resmi, yang mewujud sebagai centheng penjaga susah kebaca dengan jelas. Ini domain intelejen. Maka, sistem di atas perlu dilengkapi juga dengan data kontra intelejen.

Pertanyannya, kekuatan sipil mana yang sanggup membuat skema gerakan dengan model ini?

Kamu, iya kamu, bisa mulai mikir soal ini, ngga? Coba yukkk....!!!