Bukan rahasia lagi jika perpolitikan di Indonesia penuh dengan politik uang. Meski kebijakan dan peraturan larangan telah ditetapkan, namun praktik ini dinilai sebagai salah satu transaksi yang terus dilakukan.
Presiden Joko Widodo pun mengakui, praktik politik uang terus berlangsung di setiap pemilu Tanah Air. Hal tersebut ia ungkapkan sebab pengalamannya berlaga di Pemilihan Wali Kota Solo, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta hingga Pemilihan Presiden.
"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu," papar Presiden yang akrab disapa Jokowi ini sebagaimana diberitakan Tempo.co
Menurutnya, berbagai aturan telah diperketat, namun pelaku yang terkena sanki masih sedikit dan praktik politik praktis ini terus dijalankan.
Di samping itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga merasakan kekhawatiran yang sama.
Namun ia tetap optimis bahwa Pemilu terselenggara dengan baik secara berkelanjutan. "Itu (politik uang) akan terjadi pada 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu ini semakin lama semakin baik," ujarnya.
Penulis menganggap, politik uang bukan lagi menjadi masalah sederhana yang hanya bisa dikhawatirkan. Namun, perlunya tindak lanjut secara intensif dan detail dari pemerintah melalui Bawaslu sebagai poros objektifitas saat Pemilu.
Sebab, praktik politik uang bukan masalah yang baru kemarin terjadi, tapi juga sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Ratusan tahun yang lalu, praktik memberikan sesuatu (uang) dengan harapan dipilih atau diikuti sudah menjadi salah satu praktik dan budaya buruk yang perlu dibuang.
Terutama saat Pemilu yang memang pelaku adalah calon-calon wakil rakyat. Bukan mustahil jika mereka (pelaku) jika terpilih nantinya memanfaatkan berbagai cara untuk mengembalikan modal ataupun memanfaatkan tanggung jawab rakyat untuk kepentingan pribadi.
