SBY Bad Leader???

Hari ini (Selasa, 13/4) sejumlah media Ibukota menulis tentang kelanjutan penanganan kasus Bank Century oleh penegak hukum yang dinilai lamban, sehingga orang-orang yang dianggap bersalah oleh Pansus Bank Century DPR, yakni Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, tetap belum tersentuh hukum, sementara salah seorang penggagas pansus itu, yakni Mukhammad Misbakhun, justru telah dijadikan tersangka kasus letter of credit (L/C) fiktif Bank Century oleh Polri.

"Penetapan status tersangka terhadap Misbakhun adalah upaya membungkam inisiator hak angket atau yang dikenal dengan Tim 9 (selaku penggagas Pansus Bank Century). Nanti kita tak tahu siapa lagi yang ditarget. Ini bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power," tegas Akbar Faizal, anggota Tim 9 dari Fraksi Partai Hanura DPR RI seperti dilansir harian Media Indonesia.

Penetapan Misbkhun sebagai tersangka didasari laporan Andi Arief, staf khusus Presiden SBY, bahwa perusahaan politisi PKS itu, PT. Selalang Prima Internusa (SPI), telah mengajukan L/C fiktif senilai US $ 21 juta kepada Bank Century. Andi menuding L/C itu fiktif, karena meski kredit diajukan untuk kegiatan impor barang, namun kegiatan itu ternyata tak ada. Laporan ini telah dibantah Misbkhun, karena kata komisaris PT SPI itu, hasil audit BPK tidak menemukan adanya kesalahan pada L/C , dan pihak Bank Century pun telah menyatakan kalau L/C itu tidak fiktif, melainkan hanya kredit yang gagal bayar.

"Pada 18 Maret 2010, Bank Mutiara (nama baru Bank Century-pen)  mengirim surat kepada SPI agar membayar kewajiban, dan pada 31 Maret 2010, kewajiban itu telah didebet dari rekening SPI sebesar US$ 122 ribu," imbuh Luhut Simanjuntak, kuasa hukum Misbakhun.

Apa yang terbaca dari kasus ini? Pernyataan Akbar Faizal bahwa ada abuse of power dalam kasus ini secara tak langsung mengarah kepada Presiden SBY sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan kasus Bank Century. Sebab, ketika kasus ini mulai meledak pada 2009, ada tudingan kalau dana bailout Bank Century yang mencapai Rp6,7 triliun, juga mengalir ke Partai Demokrat (PD) untuk biaya kampanye pada pemilu presiden (pilpres) 2009. Tudingan ini memang langsung dibantah oleh Presiden maupun para politikus PD. Namun lambannya penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum, mau tak mau membuat publik bertanya-tanya; benarkah PD tidak mendapat apapun dari dana bailout itu? Kalau memang ya, mengapa penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum terkesan tebang pilih, sehingga Misbakhun menjadi tersangka? Padahal yang menyatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani merupakan orang-orang yang harus bertanggung jawab dalam kasus Bank Century, dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara bernama DPR, dan lembaga itu mengeluarkan pernyataan melalui sidang paripurna sebulan yang lalu, yang kemudian dibundel menjadi sebuah rekomendasi untuk pemerintah dan aparat penegak hukum agar ditindaklanjuti.

Jika kita mundur sedikit ke belakang, ke saat setelah SBY dinyatakan memenangkan pilpres oleh KPU dengan perolehan suara mencapai 61%, kita akan menemukan fakta menarik yang perlu dicermati. Ketika itu partai-partai yang menyatakan berkoalisi dengan PD, antara lain PKS dan PAN, mengajukan nama-nama politisi andalannya untuk dipilih sebagai wapres pendamping SBY. Namun dengan beragam dalih, di antaranya karena Boediono merupakan sosok profesional yang fokus pada pekerjaannya dan tidak "bergairah" dengan perpolitikan, tahu-tahu SBY memilih Gubernur BI itu sebagai pendamping. Nah, setelah kasus Bank Century meledak dan DPR menyebut-nyebut Boediono sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab, masih dapatkah dalih itu dipercaya begitu saja?

Indikasi Bad Leader

Namun terlepas dari hal tersebut, apa yang kita saksikan dalam penanganan kasus Bank Century menunjukkan, di antara kharismanya  yang mampu  menyedot perhatian sebagain besar masyarakat Indonesia sehingga memenangkan pilpres dengan raihan suara mencapai 61%, dan kemampuannya berkomunikasi  politik sehingga mendapat penghargaan Gold Standard dari The Public Affairs Asia Pasifik, SBY  agaknya telah mulai menunjukkan diri sebagai bad leader. Mengapa?

Bila mengacu pada Quality Implementation (QI) Leadership, materi workshop yang diberikan result consultant Kevin Wu dari CoreAction Result Consulting, dan materi ini akan segera diterbitkan  Gramedia Pustaka Utama (GPU) menjadi buku berjudul "the QI Principles, Cara Melipatgandakan Hasil, Komitmen & Kontribusi Tim Anda", pemimpin yang baik tak hanya harus memiliki komiten yang tegas, jelas, dan konsisten, tapi juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi tim dan dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Sebab, seorang pemimpin memiliki lima peran penting yang mau tak mau harus dia jalani. Yakni, peran sebagai modelling (panutan), sebagai path finding (perintis jalan), sebagai aligning (penyelaras), sebagai empowering (pemberdayaan), dan sebagai caretaker (penjaga pertumbuhan).

Untuk menjalankan peran sebagai modeling, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki karakter yang kuat, kompeten, dan peduli pada apapun yang ada di sekitarnya. Dan untuk memiliki karakter yang kuat, seorang pemimpin harus tahu betul siapa dan bagaimana dirinya, memiliki integritas, dan dewasa dalam menyikapi apapun, sehingga bisa independen dalam bertindak, membuat keputusan, dan membuat kebijakan.

Pada 4 Maret 2010, Antara mengabarkan, Presiden SBY megatakan kasus Bank Century harus ditindaklanjuti secara tuntas guna menyelidiki indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan negara. Jika kita melihat fakta saat ini, nyambungkah antara pernyataan dengan kenyataan?

Orang yang memiliki integritas adalah orang yang tindakannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. SBY memang memiliki kepentingan dengan kasus Bank Century, namun bagi seorang pemimpin yang baik, kepentingan orang banyak akan selalu diutamakan dibanding kepentingan kelompoknya. Apalagi karena presiden dipilih oleh orang-orang di luar kelompoknya, yang jumlahnya bahkan jauh lebih banyak dibanding orang-orang dalam kelompoknya itu. Jadi, sepakatkah Anda bahwa SBY adalah Bad Leader? Silahkan diputuskan sendiri.