Krisis Tanah Kuburan, Masyarakat Labrak Pemda Dompu

DOMPU – Sejumlah warga dari Dusun Ncangga Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, mendatangi bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Senin 8 Juni 2015. Warga meminta diadakan tanah kuburan karena sangat dibutuhkan untuk pemakaman jenazah, mengingat di dusun setempat sudah tidak ada lagi tempat pemakaman warga yang meninggal.

 Kedatangan warga tersebut sempat memanas karena merasa tersinggung ada lontaran bahasa tidak mengenakan dari salah satu oknum aparat pemerintah desa Hu’u. Memanasnya suasana dilatarbelakangi adanya tanah warga milik Amin Syamsuddin seluas 1,35 hektare (Ha) yang letaknya di Dusun Ncangga, ingin dijual seharga Rp20 juta kepada Abdul Samad, S.Sos. Namun, dengan kesepakatan bahwa tanah yang dijualnya tersebut harus dijadikan tanah kuburan. Kalau tidak, maka tanah tidak jadi dijual. Singkat cerita, tanah tersebut akhirnya dibeli oleh Samad.  Dari transaksi jual beli tersebut, pihak keluarga dan masyarakat setempat memahami bahwa tanah itu dibeli oleh pemerintah, dan otomatis akan dijadikan tanah kuburan. Namun fakta berkata lain, Samad mengklaim bahwa tanah yang dibelinya secara pribadi, bukan atas nama pemerintah dan tidak memakai uang pemerintah.  Hal itu terungkap dalam audiensi dengan Kabag Tata Pemerintahan, Drs. Mustakim Ali, di ruang kerjanya. Karena tanah tersebut adalah tanah pribadi, maka ketika beberapa waktu lalu ada masyarakat yang meninggal, pemilik yang baru menolak untuk dikuburkan ke tanah yang baru dibelinya tersebut. Menyikapi dinamika dan tuntutan masyarakat Dusun Ncangga, Mustakim Ali menyatakan bahwa urusan tanah kuburan akan diselesaikan pemerintah. “Tanah kuburan akan diselesaikan pemerintah,” kata Mustakim di hadapan warga yang sudah terpancing emosinya. Kemarahan warga cukup beralasan, karena belum lama ini ada masyarakat yang terpaksa dikuburkan di pekarangannya lantaran tidak adanya tanah kuburan.