Mohon tunggu...
Wawan Hendrawan
Wawan Hendrawan Mohon Tunggu... -

tidak penting apapun agama atau sukumu,kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menanti Presiden Terpilih

22 Juli 2014   00:11 Diperbarui: 18 Juni 2015   05:38 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tak sabar rasanya ingin mengetahui siapakah Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2014-2019. Meskipun sudah bisa diprediksi pasangan mana yang bakal menang, keputusan KPU pasti tak lepas dari gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mencuat isu bahwa akan terjadi bentrok atau kisruh oleh kelompok-kelompok yang tidak terima atas hasil real countnya KPU Pusat. Isu yang tak jelas datangnya dari mana itu cukup mengkhawatirkan masyarakat. Bahkan, orang nomer satu di negeri ini pun harus mempertemukan kedua Capres untuk menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Benar-benar berbeda memang Pilpres kali ini. Sejak awal pencapresan kedua calon sudah mulai panas dengan siapa gandeng siapa. Di masa kampanye, saling serang kampanye hitam dan kampanye negatif. Di hari pemungutan suara, 9 Juli 2014, kedua kubu saling klaim kemenangan berdasarkan quick count, bahkan lembaga survey masih input data nya sekitar 80% sudah berani klaim kemenangan. Sekarang jelang pengumuman resmi KPU tentu bakal “ramai” juga.

Saat ini, masing-masing Ketua Tim Pemenangan sudah menyampaikan kepada tim pemenangannya agar tidak melakukan pergerakan massa. Dari Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, meminta simpatisan dan pemilih pasangan nomor urut dua untuk tidak turun ke jalan merayakan kemenangan. Dia juga melarang relawan dan tim pemenangan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014. Jokowi pun juga menyampaikan kepada simpatisannya, agar pada 22 Juli 2014 tetap berada di rumah saja dan memantau dari layar kaca. Selain itu, pihaknya juga mengajak untuk menanggalkan setiap atribut yang selama ini mencirikan pasangan capres tersebut.

Sementara di kubu pasangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD tidak bisa mencegah turunnya relawan pendukung capres-cawapres tersebut. Bertindak sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta, Mahfud MD sudah menyarankan para koordinator relawan agar tak mengerahkan massa pada 22 Juli. Menurutnya, para relawan juga tak perlu ikut mengamankan KPU. Namun, ketika diwawancarai Metro TV, dirinya tak bisa melarang para relawan turut serta ke KPU saat pengumuman hasil Pilpres, karena relawan secara struktural bukan tidak berada di tim pemenangan Capres dan bergerak atas dasar keinginan yang kuat dari hati mereka sendiri.

Terlihat bahwa dari kedua kubu, masing-masing elit sudah menyampaikan kepada lapisan dibawahnya agar tidak memperkeruh situasi kondusif yang selama ini dirasakan. Pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk rasa menghormati dan menghargai apapun hasil yang diplenokan oleh KPU Pusat nanti. Terlepas hasil tersebut merupakan bentuk kecurangan masing-masing kubu, itu perlu ditanggapi dan ditempuh melalui jalur hukum.

Isu tentang pergerakan massa besar-besaran di depan Kantor KPU Pusat pada 22 Juli 2014 hanya akan menunjukkan preseden buruk bagi pasangan calon yang didukungnya. Meskipun dengan alasan mengawal suara rakyat, itu hanyalah gagasan normatif yang pada kenyataan di lapangan rentan timbul gesekan. Mari kita beri kepercayaan kepada KPU Pusat untuk melaksanakan tugas yang semestinya mereka lakukan tanpa harus menekan institusi tersebut dengan situasi yang tidak kondusif. Siapapun yang terpilih nanti, tentunya merupakan Presiden yang Hebat, karena sudah melalui perjuangan yang berat dari awal pencapresannya hingga penetapannya sebagai Presiden RI nanti. Tentu, masa-masa presiden terpilih tersebut menjabat juga tak kalah hebat dengan adanya lawan politik yang sudah siap menekan kebijakan yang bakal diterapkan. Namun, apapun bentuk perdebatan politik nantinya, Indonesia harus tetap menjadi negara yang sejahtera dan makmur dengan Presiden Rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun