Setelah Indonesia mengalami grafik memuncaknya Kasus Korupsi yang menggarap APBN --- secara teknis Mafia Anggaran bisa juga bergelut di sana. Karena sejak Rancangan sampai APBNdi-Undang-undangkan di DPRRI, secara teknis sama saja dengan penyusunan Mata anggaran yang lain.
Mata Anggaran Subsidi BBM bisa juga bernasib sama dengan “naasnya”--- Anggaran Asean Games; Wisma Atlit Jaka Baring atau Stadion Terpadu Bukit Hambalang.Karena APBNitu adalah diawali oleh Rencana atau Program.
Program dijabarkan dalam bentuk Angka --- namanya menjadi Anggaran.Dari Kasus-kasus terbongkarnya Korupsi yang menyangkut APBN. Kaum Mafia Anggaran sejak awal mengawal tawar menawar angka untuk menyesuaikan dengan “segenap kepentingan” --- Stake-holder istilah kerennya.
Angka apa itu ?
·Perkiraan Pemakaian --- mungkin dimasukkan pula “projected excess”, dapat angka total --- dijabarkan mungkin menjadi “Quota” (dalam angka Volume BBM Bersubsidi). Pelaksanaan Anggaran atau Pemakaian BBM Bersubsidi idealnya tidak melampaui Quota.
·Harga Quota BBM + Nilai Subsidi sama dengan Nilai BBM Bersubsidi dalam APBN (mungkin ada perincian harga ke-ekonomian, apakah ada korelasi perhitungan dengan IPC; harga premium atau solar ex Unit Pengolahan Pertamina --- bisa saja terjadi)
·Yang terang setelah di-Undang-undang-kan angka Quota dan Nilai Anggaran BBM Bersubsidi dalam APBN sudah fixed --- angka tidak bisa dimain-mainkan lagi.
·Dalam Pelaksanaan APBN pemakaian --- ini fase dinamis, projected excess bisa kurang, bisa tepat; tetapi lazimnya di Indonesia --- Angka Pemakaian bisa terlampaui. Indikasinya bisa ditemukan dalam triwulan I Tahun Anggaran --- mulai rebut bahwa pemakaian melampaui Quota (dalam volume maupun Rupiah) --- mulai geger, macam-macam rancangan Kebijakan Membingungkan dan Kebingungan berseliweran :
1.Perlu Perubahan Angka Subsidi, Angka Volume atau Harga disesuaikan --- dibuatlah berbagai studi dan simulasi.Pengalaman tahun-tahun yang lalu --- Pemerintah tidak berani menaikkan Harga.Mengapa ?
2.Atau dibuat Kebijakan Pembatasan Pemakaian.Bagaimana Caranya ?Aneh-aneh, dari mengandalkan Tukang Pengisian di SPBU Pertamina yang melaksanakan Kebijakan pengisian --- sampai yang ultra modern dengan Kartu Pengendali Elektronika.Wah canggih itu.
3.Ada pula Wacana pembatasan di Pulau Jawa saja --- diperkecil lagi --- percobaan diareal Jabodetabek saja.Telah ditentukan jadwal pelaksanaannya.Hampir tiba waktu ketentuan:Batal !
Mengapa Pemerintah tidak mantap dalam Kebijakan APBN BBM Bersubsidi ini ?
Rakyat yang paling bodoh, karena memang tidak mengerti --- memang itu tugas kewajiban Pemerintah dengan Aparat para Birokratnya --- sampai kaum Cendekia dan Perguruan Tinggi Indonesia--- bingung, wait and see.Karep-mu !
Siapa yang bisa bermain, siapa yang menjadi Stake-holder, bagaimanakalau seandainya ada Mafia Aliran Migas berkecimpung pula dalam kegiatan dinamis sepanjang tahun itu ?
Ada datanya ? Enggak tahu.Ada Informasinya ? Enggak tahu !
Tapi kira-kira Network-nya jelas ada :
·Untuk membuat Quota BBM Bersubsidi diperlukan Impor Minyak Mentah dari Luar Negeri --- bisa dekat-dekat Indonesia, banyak itu para Supplier Minyak Mentah di Sekitar Singapura.Atau beli sekali “BBM jadi” dari industri minyak Singapura di Pulau Bukom. Lho Singapura tidak mempunyaiSumber Daya Alam, berupa Migas --- tetapi Singapura handal sebagai Pengolah Minyak dan berdagang minyak.
·Orang Nusantara telah menggunakan minyak mentah sejak 972 SM untuk pengobatan. Semenjak Abad VIII telah mengenal Lumpur hitam untuk Energi bahan bakar dan peluru dalam peperangan. Bahkan meng-eksplorasi migas sejak tahun 1871 --- kalau dalam percaturan Supply minyak selalu dalam “permainan “ pedagang minyak mentah.
·Mafia Aliran Migas ?Enggak tahu. (Tetapi mereka memang mencari demand dari Indonesia)
·Premium Bersubsidi begitu murah (ditetapkan dengan penurunan harga, dulu menjelang Pemilu 2008) dibandingkan Pertamax atau BBM Non Subsidi, yang harganya fluktuatif sesuai Perubahan Harga Pasar Internasional --- karena Rakyat Indonesia rational, mempunyai Buying Motive dan Buying Habit yang rational ---Pemerintah kelabakan,Quota dan Jumlah Anggaran Subsidi terlampaui sebelum 12 bulan masa Anggaran.Bagaimana ? Bagaimana-bagaimana ?
·Data pemakaian itu benar ? Ya, benarlah --- mobil dan motor bertambah, manusia Indonesia bertambah.Mengalir untuk pemakaian Sektor Non Subsidi bisa --- bahkan diselundupkan ke Luar Negeri pun bisa. Itu Informasi sepanjang sejarah Subsidi BBM, dan harga BB Migas Indonesia bisa di tampung penyeludup. Di mana itu ? Enggak tahu !
·Apakah Pemerintah tidak mampu mengatasi hal-hal yang dipraktekkan bertahun-tahun itu ?
·Mafia Aliran Minyak Mentah dan BBM itu --- yang bersifat impor atau ekspor itu sepertinya ada. ‘Kan berkali-kali pernah muncul dipermukaan, tetapi biasa penyelesaiannya tidak final di Penegakkan Hukum yang transparans.
Kalau begitu DPRRI perlu menanyakan Pemerintah --- sebagai klarifikasi masalah Volume alias Quota ! (angka-angka itu lho).
Kalau menunggu Pemerintah --- tambah berlama-lama.Bisa menjadi masalah politik atau lainnya yang enggak jelas.
Terserah ente !Kamu yang jadi Pemerintah Yang Bertanggung-jawab.Tinggal kamu membuat alasan dengan motif apa ?
·Politik, silahkan --- yang terang membatasi pemakaian dengan disparitas harga begitu, memakai Jalan Fikiran kamu selama ini--- pasti enggak nyambung.Mengapa begitu “diam-diam batu pemerintah” ?Enggak tahu
·Mau memilih jalan “Keputusan” komersil ke-ekonomian --- Bagus Wajarlah.
·Yang terang APBN-P (perubahan ) tahun 2011 dan Rancangan APBN 2012 angka Quota dan Rupiah, Anggaran tambah meningkat terus !
Putuskan Pak --- jangan-jangan nanti menjadi “Sasaran Tembak” para Manipulator, Koruptor, dan Pemetik Rente Ekonomi untuk tujuan Politik atau Kekuasa-an.‘Kan kasihan APBN dan APBD enggak menyambung dengan “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Yang berkepentingan ---- Stake-holder yang asli.
Merdeka ! [MWA].
*)Foto ex Internet
[caption id="attachment_121722" align="aligncenter" width="300" caption="Bung --- segera menuju Biofuel --- Nusantara penuh dengan Nyamplung dan tetumbuhan bahan mentahnya. Jangan gantungkan Nasib Ketahan Enerji Indonesia pada Migas."][/caption]