Sistem Logistik Nasional --- Sudah Diteken Presiden RI, Belum sih?

Sampai ‘gini hari, Menko masih ngeluh Pungli dan Sistem Logistik, menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi.Aneh, mengapa Management Pemerintahan tidak mampu membuat Kebijakan yang kondusif bagi Investasi tumbuh ( “katanya-katanya --- mencapai Investment grade”).

Kalau tidak paradox, itu bukan di Indonesia.

Adalah Menko Perekonomian mengemukakan , ini kutipan beritanya :

“JAKARTA--MICOM: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pembangunan industri dalam negeri masih terhambat ekonomi biaya tinggi. Dampak tersebut juga mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.

"Itu menggerogoti industri, penting untuk dibenahi secepat mungkin," kata Hatta di Istana, Senin (6/2). Ada beberapa faktor yang mendorong biaya ekonomi tinggi seperti pungutan liar (pungli) yang masih saja terjadi. Belum lagi ditambah tingginya biaya logistik akibat kesedian infrastruktur yang belum cukup memadai”

(MediaIndonesia.Com 6/2)

Bagaimana mau memanfaatkan Investment Grade secara optimal ---- kalau keadaan tidak kondusif untuk investor(PMDN dan FDI).Masalahnya masih yang itu-itu saja pungli, tindakan manipulatif dan koruptif. Edhaaaaaaaaaaaaaan (mbatin Kroco).

Adalah sahibul hikayat, konon persoalan macetnya semua ini karena :

1.Tidak adanya Sistem yang established dan integrated di Negara Indonesia

2.Kompetensi SDM

3.Kompetensi Management.

4.Penegakan hukum lemah dan tidak konsisten.

Tentu ini ditilik dari tolok ukur Kinerja (bukan title-titel Kesarjanaan di Indonesia).

Katakanlah, dulu itu dikabarkan ada Panitia ataukah Tim yang akan menyusun Sistem Logistik Nasional --- harusnya telah diteken oleh Presiden RI pada Desember 2010 (paling lambat ?).

Sudah siap belum ?

Kalau ada Sistem --- katakanlah Sistem Logistik Nasional,Indonesia bisa :

1.Bekerja Sistematis, semua Instansi terintegrasi secara optimal --- waktu dan biaya dapat ditentukan fixed. Bahkan bisa melakukan “time and motion study” yang mengatur organisasi dalam bekerja mencapai tujuan.

2.Perbaikan Sistem dapat dilakukan di segment mana saja, yang terjadi deviasi atau penerapan inovasi baru.

3.Mencegah pungli, sabotase SDM atau Organisasi yang akan melakukan manipulasi dan korupsi.

Silahkan Hatta Radjasa usut dan follow-up secara sistematis --- agar Pertumbuhan Ekonomi berkembang optimal --- Lapangan Kerja cukup tersedia ---- Industri dan Perusahaan bisa membayar Gaji dan Upah yang Sosialistis --- Pendapatan masyarakat meningkat merata ---Kemiskinan berkurang --- Daya beli Rakyat cukup menjamin Pasar Domestik --- menuju Masyarakat Pancasila yang Adil dan Makmur.

[MWA] (Karikatur Sosial -22)