Selaras dan Serasi --- bukan saja Kau dengan Aku, saling kontradiksi. (KN 37)

Polisi jangan sembarang main tembak mati --- Pemerintah jangan hanya mau Kuasa saja, ingat Kewajiban menyelenggarakan Kesejahteraan, Birokrat jangan ingin mempunyai pendapatan sampai muntah, tetapi harus melakukan kontra-prestasi ‘memuaskan pelayanan’ publik.

 

Ini Negara Republik, bung !

 

Akibat tidak selaras dan serasi --- Rakyat tidak mempercayai Pemerintah dan fungsional ke-Negara-an lainnya. Karena Negara telah menjadi Lembaga pemeras dan penghisapan secara Sistemik.

 

Melalui apa ?  Rancangan dan Program, kemudian dijabarkan menjadi APBN dan APBD atau Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Bank Indonesia …………. Begitulah kira-kira semua Pelaksana Pengguna Anggaran bisa menggunakan Otorisasi yang diberikan, untuk memakainya dengan cara dan maksudnya.

Tidak boleh Melanggar Wewenang --- melanggar berarti Kriminal, berarti melanggar Sumpah Jabatan, berati melanggar Konstitusi.

 

 

NKRI adalah Negara Hukum, bung !

 

 

 

Siapa yang memberikan Otorisasi ?  Rakyat NKRI-lah yang memberi Amanat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, Undang-undang Pelaksanaannya, sampai Sistematika-nya.

 

Sistem yang terbangun harus Selaras dan Serasi. Kalau tidak ?

 

Kalau tidak, ya seperti keadaan………. Indonesia saat ini.

 

1. Yang Kaya tambah kaya, yang Miskin tambah miskin
2. Aparat menjadi pelindung ‘Kaum vested-interest’, yang memegang senjata menembak mati Rakyat yang memperjuangkan aspirasinya.
3. Buruh memperjuangkan nasibnya dan keluarga --- melakukan aksi dengan eskalasi yang merugikan Sosial-ekonomi yang lebih besar.
4. Pemegang Amanat melakukan Korupsi dengan Jaringannya terhadap Rancangan yang ditetapkan, apakah dengan mark-up atau pemalsuan data secara fiktif --- demikian rusaknya Indonesia, bahkan proses koruptif sudah bisa di-uangkan --- dipanjari oleh ‘si Penyuap’ --- sebelum pelaksanaan, karena Sistem Gelap itu telah terpercaya.
5. Nomenklatur Jabatan, pakaian dinas dan atribut, stempel dan kantor, meja dan suara --- semuanya bisa berubah menjadi Wewenang melakukan ‘Pungutan Liar’ atau Surat Keputusan yang, menyebabkan kerugian Masyarakat, Bangsa, bahkan Negara.
6. Apalah lagi di dalam Implementasi, sudah bertahun-tahun fakta koruptif ditemukan --- Sistem tidak berdaya melakukan ‘cybernatics’ ---  Management mengumpan-balik ‘masukan’ dari Fungsi Controlling.
7. Kalau Sistem Koruptif itu diterima Masyarakat, ditolerir Masyarakat, dimanfaatkan Oleh Yang Berwewenang untuk memperoleh pendapatan haram ---- masyarakat tidak berdaya --- sistem itu telah menjelma menjadi Budaya Korupsi.

 

Selaras, artinya ada Kekuasaan yang menjadi Sistem yang menghasilkan ke-Serasian --- karena Negara dan Masyarakat itu terdiri dari ber-aneka ragam Kepentingan.

 

Jangan terjadi Antagony, tetapi suatu Harmony Kehidupan.  Setiap pribadi menyadari bahwa dia sebagai Mikro selaras-serasi dengan Lingkungan Makro --- di dalam bingkai Falsafah Pancasila.

 

Indonesia akan menjadi Negara Tertinggal (atau Gagal) apabila “tiada daya Cybernatics untuk memperbaiki” keadaan ini.  Biar ada Lembaga Internasional atau Lembaga Pemeringkat menyatakan “mencapai Grade tertentu” --- Indonesia tidak akan mampu memanfaatkannya.

 

Mereka-lah yang memanfaatkan kondisi Indonesia --- seperti Pemerintah Kolonial Inggris dan Belanda mempertukarkan Semenanjung Melayu dengan Bengkulu --- agar Imperialisme dan Kolonialisme berbagi keuntungan dari Selat Malaka dan Nusantara.

 

 

 

[MWA] (Kesadaran Nasional – 36/02)