Reshuffle Kabinet --- Re-Departmentation Perlu Sekali !

[caption id="attachment_133469" align="aligncenter" width="298" caption="Demokrasi Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan adalah LINKAGE pada Potensi Rakyat, di desa, di kota di seluruh Indonesia."][/caption]

Ini Kesempatan Presiden RI “meng-adjust peralatannya” --- bukan saja untuk periode sisa 3 tahun, tetapi visi Indonesia jauh ke depan.

Indonesia harus meng-optimalkan potensi Rakyat --- Ekonomi Kerakyatan, efektifkan Sumber Daya APBN !

 

Indonesia harus memilih --- Potensi Rakyat yang digarap oleh Program dan APBN.  Jangan yang lain --- biayailah Potensi Rakyat.

Potensi Rakyat berdaya, potensi Rakyat produktif berarti, distribusi Pendapatan akan menjurus lebih adil --- Daya beli Rakyat tambah kuat, Perekonomian Indonesia lebih digjaya menghadapi pengaruh Eksternal yang mengancam.  Krisis dan Resesi Global !

 

Ini yang harus dilakukan PresidenRI dalam pekan-pekan ini :

 

1. Eselon 3 Menko : Menko Politik Hukum & Keamanan, Menko Perekonomian, dan Menko Kesejahteraan Rakyat --- masih tetap perlu untuk membantu Presiden RI, dari waktu ke Waktu.
2. Kementerian   yang memimpin Departemen (18 ?) bisa dilanjutkan dengan catatan  --- Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dihapus, lantas dibentuk  Kementerian Perindustrian Rakyat --- dari Meneg PDT, sasaran, tugas-tanggungjawab  dan otoritas;  masukkan ke dalam  Kementerian Dalam Negeri, (Direktorat Jenderal dan di Propinsi masing-masing); Kemeneg  Koperasi & UKM, untuk pengembangan kelembagaan Ekonomi Kerakyatan; Kemeneg PPN/Kepala Bappenas, untuk pengembangan proyek dan pendanaan/per-anggaran. (Jadi Menteri Negara dikurangi 1, lantas Kementerian  departemental ditambah  satu).

 

Tindakan ini diperlukan --- Indonesia harus, sekali lagi harus melipat gandakan realisasi Perindustrian Rakyat, karena :

 

1. Potensi itu secara Budaya telah ada dan berkembang di Sentra Produksi  yang established dan existed --- mendorong pertumbuhan Kawasan Potensial yang memang tersedia di Desa dan Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia --- Merauke sampai Sabang.
2. Membiayai Kelembagaan dan Kawasan Sentra  Produksi,  murah dan efektif pengawasannya --- selama linkage kelembagaan pemasaran dan Pasar segera digarap
3. Potensi produktif Industri Kreatif luar biasa tersedia di Nusantara --- man-ware, soft-ware maupun bahan raw material tersedia --- melipat-gandakan produksi lebih mudah, karena pelatihan kapasitas baru mudah dan dalam waktu singkat.
4. Pasar Dalam Negeri juga potensial (termasuk paralel dengan Industri Pariwisata); Pasar Asean, Cina dan Asia Timur, serta Dunia dapat dijangkau, walaupun saat ini mungkin terpengaruh dengan Pelemahan Ekonomi AS dan Eropa.
5. Industri Kreatif bermodal murah --- harga produk terjangkau, walaupun mungkin secondary needs, tetapi di kota, di-mana-mana Orang membutuhkan --- dari busana, sepatu, sandal, hiasan, makanan kecil, tas, koper, aksesori, dan lain-lain.
6. Potensi Ekonomi Kerakyatan bertumbuh, linkage kepada Perikanan & Kelautan, Kehutanan, Pertanian, Pengolahan Limbah sampai pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
7. Lihatlah Barang Impor sejenis yang sekarang merasuk ke pasar Kota dan Desa Indonesia --- dari alat dapur, pembersih rumah tangga, alat pertanian, alat pertukangan --- itu semua bisa dibuat oleh Orang Sunda, Papua, Dayak, sampai Orang Miskin Kota !
8. Perekonomian Dunia di Masa Depan akan ditunjang  Industri Barang Kreatif.  Kembangkanlah Budaya Kreatif Klasik dan Kontemporer.

 

Ayo Presiden RI bertindak cepatlah --- lumayan dalam 3 tahun meletakkan basis Ekonomi Kerakyatan  yang efektif :

 

1.  
   • Pemerintah sukses, Rakyat bertambah Makmur
   • Potensi Rakyat menjadi Produktivitas dan Pendapatan Rakyat meningkat --- Daya Beli dan Pasar Dalam Negeri  berkembang.
   • Devisa dapat --- Pasar meluas
   • APBN mengarah Efektif --- lebih Pro Rakyat
   • Jangan lupa hukum berat para Koruptor --- kikis habis Budaya Korupsi ( Aparat Penegakkan Hukum  dan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi --- Bekerja keraslah !.)

 

Selamat Bekerja --- Pro Rakyat bukan yang lain [MWA] (PolhankamNet – 30)