IMF Hoppeng – Etis Tidak Etis (Karikatur-72)

[caption id="attachment_195771" align="aligncenter" width="473" caption="Grafis MWA-Karikatur 72"][/caption]

Ini tidak bicara etis tidak etis --- ini bicara politik kekuasaan, politik memangnya banyak vested-interestnya. “Sampai besok kekuasaan dan kedudukan Gue kudu terjamin dan menjamin !”

Melanggengkan Kekuasaan (Harus terjamin, harus aman dariTuntutan Hukum bagi diri dan keturunan).

Ini kutipan untuk mencerdaskan dari Orang yang Cerdas :

“………..JAKARTA--MICOM:

Anggota Komisi X DPR Rohmani menegaskan bahwa lebih etis rencana pemerintah memberikan pinjaman kepada IMF dibatalkan, dan dialihkan untuk anggaran perbaikan sektor pendidikan di Indonesia. "Untuk itu, saya menolak terhadap rencana pemerintah memberikan pinjaman kepada IMF," katanya di Jakarta, Minggu (22/7)………….:

“………..Ekonomi

Masih Banyak yang Melarat kok Sumbang IMF

Minggu, 22 Juli 2012 09:10 WIB

JAKARTA--MICOM:

Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina menilai kebijakan pemerintah memberikan pinjaman kepada dana moneter internasional atau IMF kurang tepat, di tengah tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. "Akan sangat bijak jika negara kita seharusnya lebih mengedepankan kemakmuran atau kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu," katanya di Jakarta, Minggu (22/7)………..”

Dua kutipan di atas dari MediaIndonesia.com

Peranan IMF konon banyak pula tidak memecahkan masalah, tetapi malah membuat masalah baru bagi Negara-negara yang mendapat bantuan.

Indonesia telah mengalami pahit-getir bantuan IMF, dalam menghadapi Krisis Moneter Asia 1997-98.

Waktu itu Indonesia sudah terjepit krismon, babak belur dimainkan para Economic-hitman, menjalankan nasehat IMF --- terbukalah korupsi besar-besaran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Kebijakan siapa itu --- sampai di mana Pertanggung-jawaban Otoritas Moneter ?

Bank BUMN dan Bank Swasta diselamatkan dengan arahan dan nasehat IMF --- kenyataannya BLBI menjadi Mangsa untuk mengenyangkan Predator Koruptor.

Siapa mereka ?

1.Bankir dan Konglomerat Obligor

2.Pejabat BPPN dan lembaga-lembaga Ad Hoc, penyelenggara penjualan asset Bank-bank yang collaps dan non operasional.

3.Pejabat Bank Indonesia dan Lembaga serta Birokrasi

Para Koruptor itu banyak sekali yang belum tersentuh hukum --- enak mereka, mampus Rakyat Indonesia.

Indonesia berhutang Rp. 600 triliun dengan menerbitkan Obligasi Rekapitalisasi Bank BUMN dan Bank Swasta yang bangkrut dalam Krisis Moneter itu

Sekarang megap-megaplah APBN tiap tahun harus mencicil pokok hutang, dan membayar bunganya antara Rp. 40-60 triliun per tahun.

Dalam alam Kemerdekaan ini Rakyat Indonesia juga yang menanggung rugi --- terkuras APBN-nya, tertunda kemakmuran mereka --- mereka tetap miskin dan melarat --- yang berkesempatan kaya para Birokrat dan Pejabat Korup di Kementerian dan Lembaga, serta para Bankir dan Otoritas Moneter yang berwewenang membuat Kebijakan yang selalu menguntungkan mereka saja.

Apakah DPR RI, DPD RI --- MPR RI bisa mengoreksi situasi Mismanagement terhadap pengelolaan Negara ini ?

[MWA] ( Karikatur Sospol -72)