[caption id="attachment_146698" align="aligncenter" width="620" caption="Gagalnya Proyek Pro Rakyat atau Investasi tidak efisen --- karena lemahnya Visi Kebangsaan Birokrat, Fungsi Controlling tidak diacuhkan, dan Budaya Korupsi sejak Perencanaan."][/caption]
Untuk mengisi kekurangan pasok konsumsi Indonesia mengimpor ikan, aneh --- bahkan di daerah pantai utara Pulau Jawa yang mempunyai infra struktur , SDM dan sumber daya alam lautnya --- katakan Tegal, Pekalongan, Jakarta, mungkin Semarang terus ke timur,juga dipasok ikan impor, begitu pula di pantai Selatan --- mata rantainya Pelabuhan Ratu.
Ini, Harian Kompas (30/11) diberitakan akan mengimpor ikan pula untuk input industri pengolahan.Ide siapa pula nih ?Sementara Nelayan Asing, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam sampai Cina --- bebas menjarah dari perairan Indonesia.Kan ada yang ditangkapi --- ya, itu adalah variasi action fungsionaris. Dan metode pengamanan Sumber daya yang demikian tidak efisien – efektivitas diragukan dan mahal
“Pemerintah Buka Impor Ikan, Menteri Baru revisi Kebijakan Perikanan --- ini aneh, Kemunduran --- Kinerja menuju Retrogresif. Maksudnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aneh, apakah tidak menemukan alternatif yang lebih cerdas ?
Forum Asean ada, entah di antara Negara-negara Asean semata --- atau mengajak Negara plus, seperti Cina, AS, Asia Timur atau Rusia.Karena pasar ekspor ikan sangat luas --- baik domestik , Asean maupun Cina, Timur Tengah, Afrika maupun Asia sendiri, seperti India.
Tegasnya --- input untuk industri pengolahan ikan, harus ditunjang armada perikanan dalam negeri danarmada perikanan Negara-negara tetangga yang selama ini terlibat “illegal fishing” --- investor Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan India, bisa diajak rundingan. Tentunya dilakukan “azas reciprocal” baik di forum-forum internasional, maupun “road show”.
Pokoknya input tidak boleh dengan kran impor !
Ini pokok gagasan-nya :
- 1.Investasi PMDN atau FDI di bidang pengolahan hasil laut --- input dilarang via impor.
- 2. Armada penangkapan ikan dilakukan semacam Joint Operation antara Nelayan/SDM perikanan nasional dengan pihak modal luar negeri ( mengambil keuntungan Foreign Direct Investment dan pemagangan SDM)
- 3. Program bantuan 1.000 kapal nelayan (bobot mati 30 ton) --- yang diluncurkan sejak tahun 2010, kinerjanya gagal karena modal kerja dan SDM tidak siap operasional --- bisa di-integrasikan dengan program Kerjasama Operasional (KSO) --- input industri pengolahan perikanan.
- 4. Program kapal bantuan kapal nelayan dengan bobot 5-10 ton,SDM-nyajuga diikutkan sertakan dalam program magang KSO. Tentu siapkan crash program yang terintegrasi dan komprehensif.
- 5.Hal ini dapat pula di-integrasikan pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk sasaran kenaikan produksi353 persen (?) pada tahun 2013 --- dan menjadi produsen perikanan terbesar pada tahun 2015 (?).
- 6.Konon10 komoditasyang menjadi target kenaikan produksi, akan diprioritaskan : tuna, udang, rumput laut dan garam --- sementara Menteri baru konon akan mengkaji ulang --- ingatlah perumusan produksi : siapkan secara rational faktor-faktor produksi yang diperlukan. Dan perhatikan “linkage ekonomi industri”
Jangan grasa-grusu dan menggantang asap --- waktu 3 tahun terlalu singkat untuk mereaslisir, juga buat kembali Network-planning yang mendetail, menyangkut SDM, Modal Kerja, Armada berbagai kapasitas (dari dalam negeri dan KSO serta investor) dan sisi Marketingnya.
Siapkan dengan rapi --- ingat ini Indonesia, persiapkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang jitu secara strategis, karena ada ancaman Budaya Korupsi.
[MWA] (EkonomiNet – 37)
*)Ilustrasi ex Internet.
