Hasil Reshuffle, Kinerjanya Sangat Tergantung Kemampuan Presiden RI

[caption id="attachment_137897" align="aligncenter" width="400" caption="Demi Indonesia Raya --- telah dipenuhi-kah tenggangrasa Perasaan Rakyat yang menjadi Konsideran Reshuffling ?"][/caption]

Krisis Ekonomi Global sudah diambang batas Indonesia --- Perekonomian Indonesia sangat tergantung kemampuan Ekonomi yang dikelola Pemimpin Republik Cina. Yang juga menjadi harapan seluruh Global --- termasuk G-20 dan Badan-badan Internasional lainnya. Sektor Riil Indonesia sangat lemah perkembangannya karena rendahnya kemampuan Pemerintah mengembangkan Infra Struktur dan Efektivitas Fiskal.  Realisasi APBN rendah.  Apalagi dalam premberantasan Korupsi dan Penegakkan Hukum yang menjadi referensi utama kaum Investor. Makin melemahnya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa zona Euro telah nampak pengaruhnya terhadap Perekonomian Cina --- kita menantikan kecerdasan Pemimpin Cina menyelamatkan perekonomian-nya --- Indonesia hanya bisa mengambil manfaat dari "survival perekonomian Cina dan Negara Asia Timur lainnya". Sebagai Negara yang struktur perekonomiannya tidak berubah dari Jaman Kolonial --- sebagai penyedia bahan mentah (dan tenaga kerja murah meriah) maka, ancaman pertama-tama : 1.       Perdagangan ekspor dan harga barang-barang hasil ekstraktif akan menurun  --- barang hasil tambang dan mineral --- akan sangat terpengaruh dan terancam ( Apakah Jero Wacik tepat untuk mengelola Kementerian ESDM ?). 2.      Kunjungan Wisatawan juga akan berpengaruh apabila Negara-negara Amerika Serikat plus Eropa, kemudian disusul oleh ex Asia Timur (Cina, jepang, Korea, dan Australia), apabila mereka harus meredam pengaruh krisis perekonomian Amerika  Serikat dan Eropa Zona Euro --- apabila membutuhkan waktu "penanggulangan dan survival menunju rebound kembali" --- Wisatawan ke Indonesia bisa berkurang --- apalagi apabila krisis politik timbul dari pelaksanaan Hak-hak DPR terhadap Pemerintah di jalankan pada masa periode 2011-2014 (Apakah Marie Pangestu mempunyai kemampuan untuk mredam pengaruh negatif dan mengembangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ?). Untuk itu kita usulkan, Presiden harus meningkatkan kemampuan dan perhatian  direktif dan instruktif ke arah kinerja di Ke-2 kementerian itu. Lantas last but not least --- setelah Desember 2011 akan terjadi pengembangan isu kasus Korupsi dan koruptif di Lembaga Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol; yang jelas tidak akan mampu diredam oleh Setgab Koalisi,

1. Sangat tergantung sikap politik yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera ---  bagaimana mereka mengelola Kontrak Politik yang telah ditetapkan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono : 4 Menteri sampai akhir periode  2014 --- pendapat  Arus Bawah dan Elit Partai yang dapat direkam dari Media, bahwa "Tiji Tibeh --- Mati Siji Mati kabeh".  Kalau itu sikap yang diambil Dewan Syuro PKS --- Koalisi menjadi sangat lemah, walaupun 3 kursi yang ditinggalkan ditawarkan pada Partai Politik lain.
2. Partai Golkar akan makin bersikap keras terhadap Kasus yang pending terutama  Kebijakan " Bail-out Bank Century yang merugikan Negara Rp. 6,7 trilun --- dalam periode 2012 -2014 adalah periode yang ideal bagi Partai Golkar mengembangkan Sikap Anti Korupsi-nya karena akan menyongsong harapan Rakyat pada Pemilu 2014. Sikap itu Plus Point untuk diblending dengan pamor yang makin menanajak.
3. Partai Oposisi semacam PDI-Perjuangan akan meningkatkan tekanan politiknya atas kecendrungan makin miskin, makin meningkat pengangguran, makin samar program pro Rakyat Presiden dan pamerintah RI (Korupsi merajalela, APBN yang ditujukan untuk meningkatkan infra struktur dan produktivitas Rakyat --- malah menjadi ajang tindakan koruptif).
4. Rakyat dan komponen masyarakat yang jenuh dengan "lain data dan informasi terhadap kenyataan se-hari-hari" akan mencari katharsis penyelesaian. Pilar ke-4 Demokrasi, Pers juga akan mengambil peranan yang lebih menonjol pada masa mendatang.
5. Ke-4 kecendrungan di atas mempunyai potensi menuju Krisis Politik --- yang memakin memperburuk kendali Pemerintahan yang memang tambah sulit dilakukan dengan Organisasi KIB II setelah di reshuffle Presiden RI di bulan Oktober 2011.

Masih tetap kita menyarankan agar KIB II dan Presiden RI memusatkan perhatian "meningkatkan produktivitas Rakyat", agar Pasar Domestik bisa tentram menjamin kisruh situasi politik. Berantas Korupsi dan Tingkatkan Produktivitas Rakyat --- APBN selamat, target dicapai dengan Biaya yang lebih murah !" [MWA] (EkonomiNet -28) * )Foto ex Internet