Untuk Sumbangan pikiran IP-KI pada Sidang Umum MPR 1998, berupa Konsep Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR tentang Pokok-pokok penyelenggaraan Demokrasi Ekonomi --- IP-KI bekerjasama dengan Lemhannas mengadakan Seminar tentang maksud tersebut. Adalah Subiakto Tjakrawerdaya yang menjadi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada saat itu.
Profesor Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menuliskan sambutannya pada seminar tersebut,"IP-KI dengan bekerjasama dengan Lemhannas telah mengambil langkah yang strategis dan pragmatis dengan memprakarsai penyelenggaraan seminar tentang Demokrasi Ekonomi; dan sekaligus akan memperjuangkan hasil akhirnya agar dapat menjadi salah satu Ketetapan MPR dalam Sidang Umum MPR RI tahun 1998. Dengan demikian, nantinya diharapkan konsep Demokrasi Ekonomi dalam segi operasionalnya dapat lebih bersifat mengikat. (bolded huruf oleh penulis)
Subiakto Tjakrawerdaya mengemukakan Pokok-pokok pikiran berkenaan dengan upaya mewujudkan Demokrasi Ekonomi dalam Seminar tersebut, dimulai tentang masih relevannya implementasi demokrasi ekonomi --- dalam kerangka memasuki Pembangunan Jangka Panjang berikutnya --- sementara sampai akhir pembangunan jangka panjang pertama hal tersebut belum sepenuhnya tercapai. "Pembangunan ekonomi telah berhasil, namun masih terdapat beberapa kekurangan antara lain kesenjangan ekonomi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok pendapatan." (bolded oleh penulis)
Bagaimana hari ini ? Setelah 14 tahun dan telah mengalami Sidang Umum MPR (UUD 1945 sebelum di-amendemen) dan Setelah di-emendemen, serta tiga kali Pemilu (reformasi), lima orang Presiden bergantian secara estafet, diantaranya dua kali Presiden pilihan langsung Rakyat melalui pemilihan umum; sudahkan ketimpangan di atas dapat dilenyapkan atau ada arah Kebijakan yang mantap untuk merubah struktur perekonomian yang tidak adil tersebut ? Adalah wajar keadaan yang digambarkan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, Subiakto Tjakrawerdaya, menteri di masa pemerintahan Presiden Suharto itu menjadi bench-mark, tolok ukur menilai perekonomian Indonesia saat ini.
Dua adagium ekonomi pembangunan Orde Baru : Pertumbuhan dan Pemerataan (dengan Stabilitas sebagai kunci Pembangunan Nasional). Lima kali Rencana Pembangunan Lima Tahun sejak tahun Fiskal 1968/1969 sampai 1993/1994 --- memasuki Era 25 tahun berikutnya, Pak Harto mendengarkan kritik dan saran dari berbagai pihak--- secara pribadi pun beliau selalu menyatakan "miris" melihat keadaan yang masih timpang. Dan ada kritik yang tidak sepenuhnya Pak Harto dan pembantu-pembantunya dengarkan. Yakni makin besarnya hutang Luar Negeri indonesia --- banyak ekonom yang berseberangan mengingatkan, "bahaya Debt-trap yang akan dialami Indonesia" --- bahaya itu masih mengancam sampai saat ini (ekonom yang gigih menyuarakan hal itu, antara lain Profesor Dr. Sritua Arief dan kawan-kawan).
Sekonyong-konyong Krisis Asia 1997 melanda Negara-negara Asia, itu dimulai bulan Juli di Thailand --- Pemerintah Indonesia yang sarat dengan hutang Luar Negeri dan Pihak Swasta Indonesia juga yang melakukan hutang usahanya dalam bentuk uang asing, terutama US Dollar. Kelabakan, kurs US dollar melonjak, melambung memacetkan seluruh sistem moneter Indonesia. Dalam waktu singkat Indonesia mengalami kemelut krisis di segala aspek --- Krisis Moneter ke krisis Ekonomi, lantas krisis Politik --- rupanyaBudaya Indonesia, dn karakter pemimpin tidak siap mengatasi krisis yang dinamakan Multi Dimensional itu. Panik! Jalan yang ditempuh mengatasi krisis dengan meneken hutang lagi. Masuk perangkap lebih dalam........... buat pula Kebijakan yang menguntungkan Pengusaha dan para Bankir (pada waktu itu semua pengusaha kuat adalah juga Bankir, masing-masing mempunyai Bank--- untuk menyedot dana murah dari Bank Indonesia dan dari masyarakat). Selamatlah mereka .........dan Indonesia terseok-seok seperti pengemis jalanan dengan tongkat di kedua ketiaknya.
Tragedi Indonesia. Kapitalisme menjadikan Indonesia pasaran hutang yang empuk --- seperti rumah tangga yang tercekik dalam jaringan lintah darat. Sudah longgarkah saat ini lilitan dan cekikan hutang itu terhadap perekonomian nasional Indonesia ? Kita membiayai Perekonomian Indonesia dengan hutang dan aliran pasar modal yang sangat riskan. Hot-money, Indonesia menjadikan aliran uang panas itu menjadi Indikator ttitik terang (seolah-olah). terakhir ini hot-money itu dicoba dijinakkan dengan mengulur waktu. Boleh keluar sekonyong-konyong dalam sebulan (30 hari). Ini Indonesia bung !
Bisnis pencucian uang, pasar modal dan pasar uang yang spekulatif --- bukan jaminan bagi Indonesia. Terbukti kekuatan konsumsi dalam negeri-lah yang melumasi kelancaran mengatasi efek Krisis finansial Amerika yang mempengaruhi global (2008).
Krisis Eropa saat ini memang tidak langsung mengancam perekonomian Indonesia. Karena prosentase ekspor Indonesia ke sana kecil --- tetapi para investor portofolio (baca spekulan ) yang saat ini mengincer Sektor Konsumer dan sektor Properti, konon--- cekiklah aliran uang koruptif Indonesia, apabila dibrantas tuntas --- aliran uang asing itu juga akan hambus ! Siapkah perekonomian Indonesia memulai lagi merehabilitasi-nya (kalau terjadi) ?
Lima tahun ini Indonesia seharusnya untuk selanjutnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan --- produksi mereka-lah yang berdaya tahan selama krisis Asia 1997--- daya beli rakyat juga berada di sana. daya kreatif ekonomi rakyatlah yang selama ini, membuat perekonomian Indonesia survive, menggerakkan rumah tangga rakyat di desa, di kota atau pun di sentra-sentra produksi. Jangan usik kalkulasi produksi mereka --- lancarkanlah faktor-faktor produksi bagi mereka, murahkan bunga dan tarif, perbaikilah upah buruh --- karena buruh adalah Rakyat yang berkorban untuk produksi nasional. tidakkah engkau lihat itu ? Perbaiki term of trade bagi ekonomi kerakyatan terhadap sektor lain yang lebih kuat.
Sukarkah bagimu membuat Kebijakan seperti itu ?
