Mohon tunggu...
Muhammad Wislan Arif
Muhammad Wislan Arif Mohon Tunggu... profesional -

Hobi membaca, menulis dan traveling. Membanggakan Sejarah Bangsa. Mengembangkan Kesadaran Nasional untuk Kejayaan Republik Indonesia, di mana Anak-Cucu-Cicit-Canggah hidup bersama dalam Negara yang Adil dan Makmur --- Tata Tentram Kerta Raharja, Gemah Ripah Loh Jinawi. Merdeka !

Selanjutnya

Tutup

Politik

Big Bang! Presiden RI Susilo Periode 2009-2014. [Polhankam – 12]

28 Juni 2011   04:13 Diperbarui: 26 Juni 2015   04:07 154
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Menurut Hasil Pooling terakhir  LSI. Populeritas Presiden RI Susilo merosot sampai dibawah 50 persen --- Kalau sampai  Susilo atau Partai Demokrat tidak mengambil pusing terhadap data dan info terakhir ini --- tidak apa-apa. Cuma sebagai rakyat Indonesia dan para pemilih-nya banyak yang sangat kecewa. Wah, kinerja yang jelek Pemerintahan ini --- harus dikoreksilah ! Karena biaya Pemilu Legislatif, Pemilukada dan Pilpres luar biasa mahal --- belum lagi APBN atau APBD yang tersia-sia, waste, dan dikorup. Negara dan Rakyat Indonesia rugi besar periode 2009 - 2014 ini:

  1. APBN dan APBD, serta moril sebagai Bangsa Merdeka dan Pancasilais, Negara  Demokrasi (konon kedua terbesar, setelah India di Asia)
  2. Sumber Daya Waktu terbuang sia-sia --- banyak kesempatan untuk melaksanakan Tujuan Konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945 Amendemen, terbuang percuma --- akan  jadi ledekan internasional seperti Negara Zimbabwe atau Myanmar atau Haiti.  Oh.

Setelah mengamati pendapat para pengamat yang cerdas (di luar para politisi Partai Demokrat) --- tiba pada  diktum : agar Harga-diri Negara Indonesia tidak rugi total periode ini --- maka Presiden RI Susilo harus melakukan BIG BANG ! Apa itu ? Sejak Presiden RI Bung Karno sampai Pak Harto, ke Pak Habibie, Gus Dur dan ibu Mega --- enggak ada itu anjuran untuk melakukan Big Bang. Setelah pula dikaji secara Konstitusional, memang Presiden RI periode ini harus melakukan Big Bang. Cocok ! Kretaria Tindakan Big Bang :

  1. Konstitusional --- memang dia ditunjuk untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 Amendemen.
  2. Scientific Managerial --- Pelaksanaan APBN rational , hindari Waste dan Pemborosan; Leadership yang prima (jangan ada lagi kinerja Menteri atau Keterangan Menteri yang dibantah Rakyat atau Dubes RI di Saudi Arabia, Duta Besar Negeri Lain, seperti Dubes Saudi Arabia, itu lho ! ) 'Kan aneh.
  3. NKRI tambah kuat dan utuh, serta Makmur dalam ke-Adilan.

Ini Big Bang itu, yang harus dilakukan oleh PresidenRI Susilo :

  1. Tuntaskan Keputusan Sidang Paripurna DPR-RI menyangkut penyelesaian hukum terhadap Kasus Bail-out Bank Century yang merugikan Negara Rp. 6,7 triliun (yang menurut Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla : Perampokan !). Lakukan mulai hari ini, beri komando kepada para Penegak hukum --- Jaksa Agung dan Kapolri.  Harus tuntas ke Pengadilan pada tahun 2012 !
  2. Tuntaskan Amanat Reformasi dalam Penegakkan hukum --- seret ke Pengadilan para Mafia Pajak, Mafia Hukum, Mafia Kejahatan Pemilu, para Koruptor ( Kasus Gayus Tambunan, Kasus Andi Nurpati, kasus Nazaruddin cs, kasus  Pelabuhan Tanjung Api-api, kasus proyek Asean Games 2011, kasus Pengadilan Pajak, kasus Penyelundupan, kasus Pita Cukai, kasus pembalakan liar, kasus rationalisasi pembangunan dan perbaikan infra-struktur, kasus pencurian listrik, kasus pungutan liar di jalan-jalan, kasus mafia pengangkatan Pegawai Negeri Sipil-TNI-POLRI yang tidak rational-pungutan liar-membebani APBN & APBD, kasus kemacetan distribusi dan logistik dari Merak-Sumatera, kasus pemalsuan-pemalsuan dokumen Negara & pakaian dinas, kasus perjalanan dinas-operasi-proyek ini itu, kasus rekening gendut, kasus kriminalisasi pejabat penting dan Rakyat kecil --- wah, banyak sekali (yang kecil-kecil dan besar) Memang tugas Presiden RI periode ini  sangat berat. Supaya insyaflah. Karena critical-point nya memang budaya koruptif dan manipulatif.
  3. Bubarkan Sekretariat Gabungan Koalisi --- Koalisi itu tidak efisien dan efektif sebagai Pemerintahan yang Presidential.  Biarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi Partai Oposisi.  Agar Partai Oposisi menjadi kuat dan berdaya guna bagi Rakyat pemilihnya.  Adalah Big Bang apabila SBY dan PD mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari Koalisi
  4. Tindakan Pengendalian Anasir-anasir Terorisme di dalam negeri --- perhatikan kasus Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Jangan ada lagi istilah "pemain lama" dan tahu-tahu malah Jaringan Baru --- karena Kekuatan Asing memainkan anasir demikian untuk menjadikan Indonesia pasar bagi Kehidupan bangsa mereka ---- Ingat L'historia est repete !

Ini Pesan Seorang Budayawan yang sangat Anti korupsi --- Ia telah berpulang, tetapi pesan ini penting untuk melaksanakan Big Bang ! : " ............Marilah kita bersama-sama belajar dari sejarah bangsa kita, untuk berusaha menyambung-nyambung pandangan sejarah yang terputus-putus, dan memcari di dalam latar sejarah masa lampau bangsa kita, dari mana kita, siapa kita, di mana kita kini, akan ke mana kita di masa depan, mengapa kita berada dalam keadaan kita hari ini, dan dengan mengetahuinya mungkin kita akan mendapat inspirasi, bagaimana  kita dapat  memperbaiki diri kita masing-masing dan masyarakat kita untuk dapat melangkah ke masa depan ............" {Mochtar Lubis --- Bangsa Indonesia (masa lampau-masa kini- masa depan); Yayasan Idayu, Jakarta  1978} Semoga jangan ada lagi Unlucky blow, berupa derivatif Mafia Pemilu atau proyek Asean Games 2011 atau Instrumentation Partai Demokrat ala Nazaruddin, lainnya yang dapat mengganggu Pemerintahan Presiden RI Susilo.  Atau jauhkanlah Mara bahaya Bala Sial Dangkal seperti  Bencana Gempa dan Tsunami ala Jepang, atau berita bangkai TKI dibuang di tempat sampah Negeri Orang.  Itu bukan Big Bang............................tetapi Big Fish bagi Rakyat agar jangan salah pilih lagi nanti 2014 ! Percuma . Ahoy Indonesia-ku  ! [MWA] Bambang Soesatyo, Anggota DPR : ".........Apabila KPK tidak dapat menuntaskan kasus Bank Century, DPR harus melaksanakan Amanat Konstitusi, melakukan Hak Menyatakan Pendapat.................." *) Foto ex Internet

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun