Ada Kapal Perang Asing, Saat Indonesia di Puncak Krisis

[caption id="attachment_141398" align="aligncenter" width="620" caption="IPOLEKSOSBUD HANKAM Terbengkalai --- Kedaulatan dan Ketahanan Nasional terancam --- Berantas Budaya Korupsi, Selamatkan NKRI !"][/caption]

Selama Krisis PRRI/Permesta --- dimulai dengan Pembentukan Dewan Banteng (Sumatera Barat, 20 Desember 1956), Dewan Gajah (Sumatera Utara, 22 Desember 1956), Dewan Garudadi Sumatera Selatan ( 18 Februari 1957).dan Dewan Manguni(Permesta, meliputi daerah di Sulawesi, Nusa Tengara, dan Maluku, 2 Maret 1957). Krisis ini mengakibatkan Pemerintah Pusat mengerahkan operasi militer ke daerah-daerah tersebut.

Jelas ada intervensi asing dalam krisis tersebut --- pengiriman senjata ke daerah-daerah yang bergolak, dari luar negeri.Bahkan bantuan pilat Asing (baca Amerika Serikat) dalam ofensif pengeboman di Sulawesi Utara.Allen Pope, pilot tersebut tertangkap, setelah pesawat pembomnya ditembak jatuh TNI

Untuk meredakan pergolakan daerah diselenggarakan Musyawarah Nasional 14 September 1957 --- membicarakan : pemerintahan,kepentingan daerah, ekonomi, keuangan, Angkatan Perang, kepartaian dan masalah Dwi Tungal Soekarno-Hatta.

Yang menarik adalah Amerika Serikat mengerahkan Armada ke-VII untuk memantau kepentingan mereka di Pertambangan Migas (Caltex yang telah beroperasi di Riau, dan Panam di perbatasan Riau dan Sumatera Barat, yang baru eksplorasi menjelang pergolakan. Kedua daerah itu memang saat itu masih menjadi satu propinsi, Propinsi Sumatera Tengah).

Kehadiran Kapal Perang di saat krisis selalu tidak di-ekspose secara luas --- tidak seperti seandainya dalam kunjungan misi damai, di mana masyarakat bisa turut diundang untuk bertamu.

Dari catatan krisis yang baru berlangsung menjelang kejatuhan Presiden Suharto, yang jejaknya dapat dimulaisejak peristiwa 27 Juli1996 (Mimbar Bebas PDI),kemudian kerusuhan Pekalongan Maret 1997 (masyarakat simpatisan PPP menentang Golkar), lantas memasuki Krisis Moneter Asia Juli 1997 --- membesar dengan eskalasi yang cepat setelah Sidang Umum MPR Maret 1998. di tingkah berbagai kerusuhan di kota-kota besar di berbagai pulau di Indonesia --- puncaknya di Jakarta, Peristiwa 13-14 Mei 1998 kebangkitan Gerakan Reformasi yang dimotori Mahasiswa dan Cendikiawan.

Kerusuhan Mei 1998 itu, diikuti dengan pernyataan berhenti Suharto sebagai PresidenRI (21 Mei 1998) --- benar-benar Indonesia di dalam krisis multi dimensi yang sangat mencemaskan, waktu itu.Bukan saja WNI yang merasa terancam pada mengungsi ke Luar Negeri. Ternyata .

Ya ternyata Amerika Serikat pun telah mempersiapkan Kapal Induknya, Belleau Wood, plus 2 kapal pendukung membawa 2.000 marinir.Mereka telah berada di perairan Jakarta. Hebat!

Yang hebatnya lagi --- Malaysia, Australia, Jepang, dan Taiwan pun telah pula menyiagakan Kapal Perang mereka--- siap untuk meng-evakuasi Warganya apabila terancam kekerasan.Hebat.

Ancaman Krisis di Indonesia berikut ini, bisa ditimbulkan oleh Budaya Korupsi yang merajalela, tidak terkendalikan lagi --- pelan-pelan tetapi pasti, telah merusakkan sendi-sendi IPOLEKSOSBUD HANKAM.

Indikasinya :

1. APBNdan APBD sebagian besar habis untuk belanja pegawai --- tampaknya baik dari sisi pendapatan dan daya beli Rakyat , terpelihara, tetapi kapasitas ekonomi tidak akan beranjak. Belanja Modal dan penggunaan Pos Belanja yang tidak efektif (bahkan beberapa Daerah telah terancam deficit dan berutang. Mengalami indikasi Kebangkrutan ala Negara Yunani di Eropa)
2. Pos-pos Anggaran yang di-inisiasi di Pusat untuk pembangunan Infra Struktur di Daerah menjadi ajang Mafia Anggaran dan tindakan manipulatif dan koruptif, yang melibatkan anggota Parlemen, Kementrian dan para Calo. Begitu pula pos-pos lain yang dialirkan ke Daerah.Yang paling massif adalah dana untuk pembangunan Daerah dan Masyarakat Papua.Triliunan Bung !
3. Banyak indikasi penyelewengan, tindakan manipulatif di Sektor Pertambangan (Newmont, Freeport, batu bara, pasir besi), Sektor Perdagangan(impor beras, bahan makanan, penyelundupan, dan lain-lain) --- yang merugikan Kedaulatan dan Ketahanan, tetapi tidak diselesaikan tuntas, dalam rangka time-frame yang terkontrol --- karena ada vested-interest di sana.Berupa rente, suap dan segala tindakan manipulatif dan koruptif.
4. Ketahanan Enerji yang sangat mengancam pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan --- target lifting Migas yang tidak tercapai, Kebijakan impor Minyak Mentah (termasuk impor BBM dan Gas), Kebijakan Ekspor Gas (tidak menjamin industri di dalam negeri).Perlu pula memperhatikan sisi Legislasi yang dihasilkan DPR agar tidak memberikan peluang tindakan manipulatif dan koruptif.--- tumpang tindih atau malah vakum
5. Pertahanan dan Keamanan --- kekurangan Alutsista, peralatan, sistem dan metode yang tangguh; serta, morale prajurit yang terganggu dengan kecendrungan penyerapan pathologis sosial--- korupsi, suap, menyalahgunakan wewenang, acuh pada ketauladanan Atasan, individualisme, hedonisme --- terbawa arus sosial yang retrogresif; menggerus semangat patriotisme, rela berkorban, pantang menyerah terhadap ATHG dan tantangan alam, disiplin dan etika tinggi ---pantang mendekati kasus kriminal.

Pemerintah dan Elite Pimpinan Birokrasi dan Pimpinan TNI-Polri perlu melakukan Gerakan Budaya --- memberantas Budaya Korupsi, Pola Hidup Sederhana, Cost-consciousness yang tinggi. Selamatkan Anggaran, APBN dan APBD ----Jauhi Gratifikasi dan Suap.

Tegakkan Prinsip-prinsip Laku Pancasilais, Kesadaran tunduk pada Konstitusi dan Undang-undang, Peraturan-Ketentuan --- dan, prinsip-prinsip Management : Perencanaan – Implementasi dan Pengendalian --- Lakukan Pengawasan Melekat .

Antisipasi Krisis dan, Tingkatkankan Ketahanan --- Kembangkan Pertahanan dan Kedaulatan dengan Kekuatan mandiri ---- Selamatkan NKRI

[MWA] (PolhankamNet – 34)

*)Foto ex Internet