Pemerintah dan Partai Demokrat Terbebani (Harian Kompas, 7/2))

 

Partai Demokrat Terkena Sanksi Sosial --- sebagai Rakyat Jelata, Kroco tidak mengerti.

 

Berita Harian Kompas (7/2) dikutipkan …….. “Penonaktifan kader Partai Demokrat yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi sebenarnya tak perlu menunggu penetapan sebagai tersangka. Dengan demikian, akan terlihat Demokrat benar-benar konsekwen untuk memberantas korupsi. Kasus yang menggantung akan menjadi beban bagi pemerintah dan Demokrat”

“Mengerti enggak ?

“Kroco enggak mengerti ! ” .  Lantas seluruh anggota masyarakat memandang ke arah Susilo  Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

(sepertinya …………….)

Adnan Buyung Nasution , dikutip lagi ………………..

…………………. “Ini bukan masalah hukum, tetapi fakta politik mesti diputuskan. Kalau tidak, ini akan jadi beban politik bagi pemerintah, termasuk Demokrat. Seseorang yang diduga tersangkut kasus korupsi harus lengser dulu sementara, “ ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ,   Adnan Buyung Nasution, seusai pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Profesor Denny Indrayana, Senin (6/2), di Yogyakarta …………… “

“Mengerti ?”

“Sekarang Kroco menjadi mengerti Den !”

 

Karena pendapat ini sudah banyak menjadi pengertian Rakyat --- Presiden RI sebagai Kepala Pemerintahan, dinantikan Rakyat --- agar menghunuskan pedangnya , dan menghunjamkan-nya ke Sasaran yang sudah dimengerti Rakyat.

 

[MWA] (Karikatur Sospol- 23)