Mohon tunggu...
Muhammad Wislan Arif
Muhammad Wislan Arif Mohon Tunggu... profesional -

Hobi membaca, menulis dan traveling. Membanggakan Sejarah Bangsa. Mengembangkan Kesadaran Nasional untuk Kejayaan Republik Indonesia, di mana Anak-Cucu-Cicit-Canggah hidup bersama dalam Negara yang Adil dan Makmur --- Tata Tentram Kerta Raharja, Gemah Ripah Loh Jinawi. Merdeka !

Selanjutnya

Tutup

Money

Moratorium PNS --- Harus Diikuti Tindakan Redundancy ! [EkonomiNet -20]

2 September 2011   01:01 Diperbarui: 26 Juni 2015   02:18 298
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

 

[caption id="attachment_128924" align="aligncenter" width="300" caption="PNS Tukang Lenggng Kangkung dan Ngular kambang --- Masuk-kan dalam Daftar Redundance --- Pensiun Dini-kan atau Rationalisasi-kan. Selamatkan APBN dan APBD."][/caption]

Okay Penghentian sementara Penerimaan PNS --- Indonesia termasuk Negara yang gagap, beberapa tahun meriah “Menambah PNS”, mungkin seiring “Politik Pencitraan – meraup pemilih --- mengesankan “pertumbuhan ekonomi”. Nyatanya kini geger dan gagap --- APBN dan APBD didominasi pengeluaran untuk biaya rutin.Rasain Lu, kerja sembarangan !

Memang itulah ciri Birokrasi Indonesia, bekerja Gampangan dan Sembarangan.Apa ada fungsi Planning yang mantap ?Enggak tu.Dari mana lu tahu ?Usai rapat koordinasi di Kementerian KordinatorBidang Ekonomi (26/08-2011), membahas SKB 3 Menteri, Menkeu, MenPendaya gunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, plus Menteri Dalam Negeri --- Aviliani dari anggota tim ekonomi pemerintah (yang juga pengamat ekonomi),terkesan bahwa pemerintah baru mencari prosedur dan metode untuk memecahkan masalah itu (?).

Bisa keburu Daerah pada bangkrut --- kalau pemecahannya tidak tegas dan sistematis.Tahu dong, mental dan kualitas PNS.Tidak tahu batas tanggungjawab dan tugasnya.Makanya disiplin jadi rendah dan tidak produktif.

Aviliani mengusulkan atau preferensi pada Pensiun Dini, bagus --- setelah SKB (24/8-2011) konon Menkeu juga mengarah ke sana.Tetapi itu tadi --- evaluasi jobdesk terhadap PNS pun tidak pernah dilakukan. Ya, Job-content pada setiap PNS tidak memadai, makanya mereka bisa datang dan hadir sesukanya --- ada unit kecil organisasi4-5 pegawai.Yang tetap hadir 1 orang saja itupun jam kerjanya sesuka hati.Yang satu boleh datang boleh menghilang --- yang lain konon berkantor di tempat lain (?).

Heran, telah Merdeka 66 tahun --- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah berdiri dan bekerja sejak Era Orde Baru. Tidak bisa menetapkan Organisasi, Jumlah, Job-content, Authority dan Responsility, pembinaan dan evaluasi, secara rational --- Organisasi Birokrasi dan PNS tidak produktif bekerja.Belum lagi unit-unit kerja buat organisasi bayangan dan gelap --- terutama untuk menghasilkan upeti dari perijinan atau koleksi di tepi jalan dan prasarana/sarana distribusi dan logistik.Wah.APBN dan APBD tidak efektif --- Organisasi Birokrasi menciptakan distorsi ekonomi, Pungli untuk meningkatkan Biaya Ekonomi dan Daya Saing rendah.Rakyat mlongo.

Kasus yang sudah berbelit seperti benang kusut itu, begini usul kita tindakan aksinya :

1.Lakukan proses Redundancy terhadap setiap unit kerja --- terutama PNS yang mental jelek, absensi tinggi, jam kerja suka hati, tidak dilewatiinterkoneksi dengan fungsi lain, yang overlap dengan organisasi bayangan/gelap, dan dan dan ---- masukkan Daftar Redundancy, langsung pisahkan ke gedung lain --- untuk kemungkinan ditransfer atau Pensiun Dini (jangan sukarela --- enggak akan berhasil, mereka menantikan Kenaikan Gaji dan Tunjangan periode 2014, Pemilu dan Pilpres.). Desember 2011 harus selesai Daftar Redundancy itu --- Januari 2012 secara berangsur di-pensiun dini.

2.Semua Organisasi Bayangan/Gelap dihapus, kalau Job-content memang rational sebagian diisi oleh Redundancy.

3.Moratorium dikompensasi dengan Penerimaan CPNS ex jumlah Pensiun Alami --- untuk jabatan dan job-content jelas syah dan rational

4.Organisasi, terutama yang Fungsional bukan Lini, diprioritaskan untuk dikaji ---- amputasi,yang rational masuk ke Organisasi Lini .

5.Job yang takarannya kurang dari Waktu/Jam KerjaStandar, langsung digabungkan dengan “Job Family terdekat”.

6.APBN 2012 langsung perkirakan Anggaran Pensiun Dini --- persingkat Masa Pensiun tenaga fungsional, yang rational jadikan Outsourcing.Tahun 2014 Awal Birokrasi telah ramping dan Streamlining !APBN dan APBD terselamatkan.

7.Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi (dibantu Konsultan) mempunyai Time-frame yang drastis dan sistematis.Akhir tahun 2014Reformasi Birokrasi : Produktifitas per PNS selesai --- tahun 2014-2019Organisasi Birokrasi sudah rational dan di-reformasi !

Selamat Bekerja yang Rapi (jangan Gampangan dan Serampangan menjelang 100 tahun KemerdekaanRI)Malu kalau Budaya Kerja, Etos Kerja Orang Indonesia tidak Efisien dan Efektif.Tidak produktif !

Jangan salahkan Belanda lagi --- sudah 66 tahun Merdeka, tetapi Budaya yang dianut Retrogresif.Kinerja rationya Mundur , Jang !

Bina dan Kembangkan para Tenaga Indonesia yang S1, S2 dan S3 itu [MWA]

*)Foto ex Internet.

 

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun