[caption id="attachment_154632" align="aligncenter" width="614" caption="cucu 03"][/caption]
Konon 1 April 2012 akan diberlakukan Kebijakan Pelarangan penggunaan bahan bakar bersubsidi bagi kendaraan beroda 4 pribadi ---
Tahap pertama di Jawa dan Bali, 1,29 juta unit kendaraan plat hitam tidak dilayani lagi pengisian premium subsidi --- tampaknya, pengawas pelaksanaan oleh para petugas SPBU, secerdas yang di-iklan TV itu.
Sukses dan gampanganlah.
Lantas para pemilik kendaraan pribadi yang berpendapatan marginal --- silahkan naik umum, kalau pemerintah telah berhasil menyediakan. Kalau tidak silahkan pergunakan speda motor --- barang kali mulai April nanti Jakarta dan kota-kota besar akan bertambah macet dan meriah --- jangan lupa pulang speda motor telah berisi penuh premium bersubsidi, untuk dimuntahkan ke mobil di rumah atau untuk tambahan pendapatan.
Selama Premium bersubsidi dengan Pertamax (yang mengikuti harga Minyak Internasional) terdapat disparitas harga yang memungkinkan timbulnya Pasar Gelap --- pastilah subur Stasiun Pengisian di sepanjang jalan di kota dan desa.
Lantas wajar sekali Pasar Gelap akan ditunjang distribusi gelap sejak point of storage sampai ke mana pun --- ini kan Indonesia.Kalau saat ini premium subsidi diangkut-selundupkan tanker ke Pasar Internasional yang menguntungkan --- mengapa pula itu tidak terjadi di system distribusi di dalam negeri (?).Bisakan ?
Siapa yang bisa dipercaya mengawasi hal itu agar tidak terjadi ?Apalagi kalau Iran dengan USA plus semua kekuatan Barat bisa menimbulkan kenaikan harga minyak Internasional --- asyiklah harga pertamax naik harga premium pasar gelap naik --- syukur inflasi konon terkendali (percaya , ongkos angkut akan menggila ?)
Itu kalau distribusi pertamax tertib terkendali --- kalau supply tersendat, hukum ekonomi yang berlaku, pasar gelap dan distribusi gelap premium akan meriah. Bisa begitu ?
Pulau Jawa di mana skenario itu terjadi --- populasi manusia terkonsentrasi, populasi kendaraan non subsidi terbanyak, pasti sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Indonesia.
Apalagi kendaraan plat hitam beroda 4 banyak pula berfungsi ganda --- berfungsi alat angkut rumah tangga produksi.Matilah usaha rakyat (UMKM) itu kalau tidak menggunakan BBM pasar gelap.
Proyek konversi ke BBG --- kalau system distribusi gas (CNG atau LGV) tidak dibangun sinkron dengan proyek pengadaan alat konversi (yang impor berharga antara Rp. 10 -15 juta), kononlah pula PTDI (produk dalam negeri) bisa jauh lebih murah.Tetapi janganlah percaya begitu saja,bisa kembali skenario konversi Kerosene ke Gas --- produksi dalam negeri dikibuli dengan tabung impor.Indonesia paling pinter ngibuli Rakyatnya.
Untung di importir dan penyelundup --- tekor nyawa di Rakyat (nanti bisa tekor di duit dan nyawa, ngkali ?).
Usul :
1.Naikkan saja harga premium bertahap
2.Tetapkan Pajak Energi bagi kelas-kelas, kategori, kriteria tujuan pemakaian kendaraan
3.Rencanakan Network Planning yang komprehensif konversi enerji kendaraan dan pemakaian lain.
4.Rencanakan secara komprehensif pengadaan Ketahanan Enerji Nasional ke arah bahan nabati/terbarukan.
Wis ojo neko-neko sira --- banyak sekali uncontrollable factors yang dihadapi Indonesia. Hati-hati !
[MWA] (EkonomiNet -40)
