Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI pada 29 September 2024. Acara ini menghadirkan Ir. Alimin Abdullah, M.T., seorang politikus dan anggota DPR, sebagai narasumber. Alimin terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dengan perolehan 38.084 suara, mewakili Dapil Lampung 2.
Adapun Keempat Pilar tersebut adalah:
a. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara.Â
b. UUD NKRI 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR.Â
c. Negara Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara.Â
d. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.Â
Menurut Alimin, banyak orang yang belum mengetahui 4 Pilar MPR RI. Tanpa pilar-pilar ini, kesatuan bangsa sulit terwujud. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan melimpah dari Sabang sampai Merauke, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya rasa syukur. Seharusnya, semua kekayaan negara dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya banyak kekayaan alam dikelola oleh pihak asing, sehingga rakyat hanya menikmati sebagian kecil dari hasilnya.
"Mencerdaskan bangsa itu hal utama, mensejahterakan rakyat adalah langkah berikutnya," jelasnya. Dia menambahkan bahwa kondisi negara saat ini tidak baik, karena anugerah dari Tuhan tidak bisa dimanfaatkan secara mandiri.
Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswi STAI Sadra bertanya, "Ayah saya seorang wartawan dan pernah menghasilkan berita yang menutupi kebenaran. Bagaimana cara memberantas korupsi di tanah air?" Alimin menjawab bahwa jika ia berhasil memberantas korupsi hingga ke akarnya, maka dirinya akan dianggap sangat hebat. Dia juga mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia lemah, karena "dilemahkan oleh aparat yang bertugas." Meskipun ada hakim, polisi, dan aparat lain, hanya sedikit yang benar-benar bekerja untuk rakyat, sementara yang lainnya lebih mementingkan kepentingan pribadi.
Isu pemindahan ibu kota juga menjadi perdebatan. Beberapa pihak mendukung, beranggapan bahwa Jakarta sudah terlalu padat, sedangkan yang lain menolak. Salah satu mahasiswa STAI Sadra mendukung pemindahan, percaya bahwa pembangunan harus merata. Namun, Alimin berpendapat bahwa pemindahan ibu kota justru akan menambah utang negara. Dia memperkirakan pemindahan akan memakan waktu lama dan tidak efisien. "Kalau Jakarta dikelola lebih sistematis, itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sayangnya, pemerintah tetap pada keinginannya untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan," tuturnya.
