Mengutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak seseorang (tanpa consent).
Selama ini, kekerasan seksual identik dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelakunya. Budaya patriarki yang mengakar di Indonesia melahirkan stigma bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan. Budaya maskulinitas beracun (toxic masculinity) yang dihasilkan oleh budaya patriarki turut memengaruhi stigma/stereotip masyarakat yang mengekspektasikan laki-laki sebagai sosok yang kuat sehingga mustahil bagi mereka dilecehkan atau diperkosa. Perlu diketahui, glorifikasi sifat maskulin dapat menjadi bumerang bagi kaum laki-laki itu sendiri. Konstruksi sosial yang menganggap laki-laki jauh lebih superior membuat laki-laki korban kekerasan seksual meragukan, menyangkal, bahkan denial terhadap pengalaman mereka sendiri. Dan berakhir, mereka hanya mengabaikan pengalaman tersebut bagai angin lewat dan menyembunyikan rasa sakit dan trauma yang dihadapi sendirian. Anggapan bahwa laki-laki makhluk yang kuat dan agresif secara seksual membuat mereka kerap kali dituduh menikmati keuntungan dari kekerasan seksual yang menimpanya. Bahkan, jika mereka jujur tidak menikmati hal tersebut, terkadang ada beberapa pihak yang menuduh mereka gay atau abnormal. Miris, bukan?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), korban kekerasan seksual pada laki-laki mencapai 3,6% di wilayah perkotaan dengan kategori kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual non kontak mencapai 5,6% pada 2018. Tak hanya itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2018 juga menunjukkan ada 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual.
Selain itu, tahun 2021 lalu, publik digemparkan oleh kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang laki-laki pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang juga sesama lelaki. Delapan orang pelaku dipecat karena kasus tersebut. Sementara, korban masih menjalani proses penyembuhan dari depresi akut dan trauma yang dialaminya
Dalam meregulasi hal tersebut, kita harus bisa perlahan-lahan menghapus mindset patriarki beserta produk-produk yang dihasilkannya seperti maskulinitas rapuh (toxic masculinity), standar ganda (double standard), dan produk-produk lainnya yang bisa membatasi, mendiskriminasi, dan merebut hak perempuan maupun kaum laki-laki itu sendiri. Pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual bukan lagi agenda untuk perempuan saja, melainkan laki-laki juga sudah sepantasnya turut terlibat.
Kita patut bersyukur, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan parlemen pada 12 April lalu, yang menjadi instrumen kunci untuk perjuangan pemberantasan kekerasan seksual ini dapat menjadi payung hukum yang melindungi seluruh korban kekerasan seksual, baik perempuan, laki-laki, maupun kelompok non-biner. Hal ini dibuktikan langsung oleh pernyataan Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani yang mengatakan bahwa “Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bukan hanya melindungi perempuan, tapi juga pria dan anak-anak.” Semoga dalam prakteknya, UU TPKS ini bisa diimplementasikan dengan baik dan dapat benar-benar menjamin serta melindungi hak-hak korban kekerasan seksual.
Referensi:
