Kasus Saulina Sitorus mencerminkan tantangan dalam penerapan positivisme hukum di Indonesia. Meskipun prinsip kepastian hukum sangat penting, penegakan hukum yang terlalu kaku dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik penegakan hukum.
Mazhab Hukum Positivisme
Mazhab positivisme hukum memandang hukum dari sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan mazhab hukum alam. Jika mazhab hukum alam memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa lepas dari moral dan etika, maka mazhab positivisme hukum memandang hukum sebagai saran untuk menciptakan kepastian hukum, maka harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, serta nilai adil atau tidak adil. Bagi mazhab
positivisme hukum, hukum hanya dipandang sebagai perintahperintah yang berdaulat.
Argumen Mengenai Positivsm dalam Hukum di Indonesia
Positivisme menekankan pentingnya kepastian hukum. Hukum harus jelas, tertulis, dan dapat diakses oleh semua orang. Ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Dalam praktiknya, kepastian hukum ini dapat dilihat dalam penerapan Pasal-Pasal KUHP yang jelas dan tidak ambigu.
Positivisme berpegang pada data empiris dan fakta yang dapat diamati. Aliran ini menolak spekulasi teoritis dan lebih mengutamakan analisis berdasarkan kenyataan yang ada. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum yang berdasarkan pada fakta dan bukti empiris dapat membantu menghindari kesalahan dalam penegakan hukum.
Meskipun positivisme memberikan kepastian hukum, kritikus berargumen bahwa aliran ini terlalu fokus pada kepastian dan mengabaikan aspek keadilan sosial. Mereka berpendapat bahwa tidak semua hukum yang berlaku mencerminkan keadilan. Dalam kasus-kasus kecil seperti kasus Nenek Minah atau Prita Mulyasari, masyarakat sering kali merasa bahwa keputusan hakim tidak mencerminkan keadilan sosial.
Positivisme hukum di Indonesia sering kali dianggap sebagai penyebab potret buram penegakan hukum. Kasus-kasus kecil yang menciderai rasa keadilan masyarakat seperti kasus minah, manise, dan prita menunjukkan bahwa pemikiran positivistik legalistik telah mengakar pada hakim sebagai aparat pemutus pada peradilan. Meskipun hakim diberi kebebasan sesuai hati nurani, apabila terbentur dengan bukti yang sudah lengkap, tidak ada alas an bagi hakim untuk memutuskan dengan cara lain.
Dengan demikian, argumen mengenai positivisme dalam hukum di Indonesia menunjukkan bahwa aliran ini memiliki kekuatan dalam memberikan kepastian hukum, tetapi juga memiliki kekurangan dalam mengabaikan aspek keadilan sosial. Untuk mencapai keadilan yang lebih holistik, perlu dilakukan reformasi hukum yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
#uinsaidsurakarta2024
