Penerapan (SOP) dalam Politik Luar Negeri Indonesia Untuk Menggalang Bantuan ke Palestina Pada Masa Kepemimpinan Joko Widodo

Politik luar negeri Indonesia selalu berlandaskan pada prinsip bebas aktif, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, dukungan terhadap perjuangan Palestina menjadi salah satu agenda penting kebijakan luar negeri Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, komitmen Indonesia terhadap isu Palestina semakin ditekankan, baik melalui jalur diplomasi multilateral maupun bilateral. Untuk menjalankan kebijakan ini secara terarah dan efisien, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengandalkan Standard Operating Procedures (SOP) sebagai pedoman operasional. SOP tersebut memastikan bahwa tindakan diplomasi, penggalangan bantuan, dan koordinasi antar-lembaga berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka kebijakan yang ditetapkan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia memiliki SOP yang menjadi pedoman dalam menangani isu-isu internasional strategis, termasuk Palestina. SOP ini dirancang untuk mengarahkan langkah-langkah diplomasi, penggalangan bantuan, dan koordinasi dengan berbagai pihak agar berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Dalam konteks Palestina, SOP ini mencakup pemetaan mitra strategis, seperti negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini penting untuk memobilisasi dukungan global secara efektif.

Selain itu, SOP mengatur koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penggalangan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Misalnya, Kemenlu bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan organisasi masyarakat sipil untuk menyalurkan bantuan yang dibutuhkan. Berdasarkan data Kemenlu, sejak 2015, Indonesia telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari USD 2 juta untuk mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Palestina. SOP memastikan proses penggalangan dan penyaluran bantuan ini dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Dalam upaya diplomasi, SOP juga menjadi panduan bagi para diplomat Indonesia untuk memanfaatkan forum multilateral, seperti KTT OKI dan Sidang Umum PBB. Salah satu contohnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI pada Maret 2016, di mana Indonesia berhasil mendorong resolusi yang menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. SOP ini memastikan bahwa langkah-langkah diplomasi dilakukan dengan terstruktur dan terarah, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dukungan terhadap Palestina semakin ditekankan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan keadilan global. Kebijakan luar negeri Jokowi menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif diplomatik, seperti pembukaan Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah pada 2016 sebagai simbol dukungan terhadap Palestina.

SOP Kemenlu memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan ini diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang efektif. Misalnya, ketika Indonesia mendorong resolusi terkait Palestina di Dewan Keamanan PBB selama periode keanggotaannya pada 2019-2020, SOP menjadi panduan bagi diplomat untuk merumuskan strategi negosiasi dan advokasi yang efektif. SOP juga relevan dalam mengatur kerjasama dengan negara-negara donor lainnya untuk memperkuat bantuan kemanusiaan bagi Palestina.

Dalam aspek bantuan langsung, SOP mendukung kebijakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya nasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia menyalurkan bantuan sebesar Rp 13,5 miliar untuk mendukung program kesehatan di Palestina, termasuk pengadaan peralatan medis dan obat-obatan. Bantuan ini juga melibatkan peran organisasi masyarakat sipil dan perusahaan swasta, yang semuanya diatur melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral berdasarkan SOP.

Penerapan SOP dalam diplomasi luar negeri Indonesia memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek. Pertama, efisiensi operasional meningkat karena seluruh langkah diplomasi dan penggalangan bantuan dilakukan dengan panduan yang jelas. Misalnya, dalam situasi darurat seperti eskalasi konflik di Gaza pada Mei 2021, pemerintah Indonesia dapat segera merespon dengan mendesak OKI untuk mengadakan pertemuan darurat, sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai USD 500.000 melalui UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees).

Kedua, SOP memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan bantuan. Penggunaan SOP meminimalisir risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam berbagai kampanye donasi untuk Palestina, seperti penggalangan dana yang dikoordinasikan oleh Kemenlu dan Baznas pada tahun 2022, yang berhasil mengumpulkan Rp 15 miliar dalam waktu satu bulan.

Ketiga, penerapan SOP membantu memperkuat citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina. Konsistensi ini bukan hanya dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui advokasi yang gigih di berbagai forum internasional. Salah satu contoh nyata adalah ketika Indonesia berhasil menggalang dukungan negara-negara Asia-Pasifik untuk menolak proposal aneksasi wilayah Palestina oleh Israel pada Sidang Umum PBB 2020.

Dengan SOP yang terstruktur, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak hanya berjalan efisien tetapi juga memberikan dampak nyata bagi rakyat Palestina. Di masa depan, penerapan SOP ini diharapkan terus diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika politik global, sehingga dukungan Indonesia untuk Palestina dapat lebih optimal.