Tingkatkan Potensi Perikanan Indonesia Melalui Budidaya Ikan

Budidaya ikan air tawar di Indonesia potensinya makin menjanjikan. Ditambah lagi, pemerintah melalui Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menanggarkan dana sebesar Rp 400 miliar untuk mengembangkan potensi budidaya ikan ini. Budidaya ikan ini memiliki keuntungan dibanding mencari ikan di laut, selain tidak perlu repot pergi ke tengah laut dan menghabiskan banyak tenaga serta biaya, hasil budidaya ikan ini sangat digemari masyarakat seperti Ikan Gurame, Ikan Lele, Ikan Mas dan lain sebagainya.

Menurut laporan Badan Pangan PBB, tahun 2018 produksi budidaya ikan akan mengalahkan produksi hasil ikan laut. Hal itu disebabkan overfishing atau penangkapan ikan yang berlebih. Jika tidak ada perubahan model produksi ikan, maka di tahun 2048, para peneliti memperkirakan tidak ada lagi ikan di laut yang bisa ditangkap. Oleh karena itu, budidaya ikan diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan permintaan ikan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP), kebutuhan ikan nasional di semester kedua tahun 2015 mencapai 38 kg perkapita. Bahkan di tahun 2016, KKP menargetkan tingkat konsumsi ikan nasional mencapai 40,9 kg perkapita. Indonesia diuntungkan dengan ketersediaan lahan yang mencukupi dalam mengembangkan budidaya ikan ini. Saat ni, Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut 8,36 juta hektare, budidaya air payau 1,3 juta hektare dan budidaya air tawar 2,2 juta hektare. Dengan memperbanyak akuakultur, Indonesia bisa memberikan kesempatan pada biota laut untuk berkembang biak untuk beberapa waktu.

Meskipun berpotensi besar, pengembangan budidaya ikan harus melalui perencanaan yang matang dan diperlukan pengawalan dengan sistem yang kuat secara efisien yang dapat menghasilkan ikan yang berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi. Budidaya ikan ini bukan tanpa kendala, biasanya penambak mengalami masalah yang krusial terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, sehingga perlu dikawal oleh suatu sistim jaminan mutu.

Dalam hal ini, pemerintah maupun para stakeholder lainnya harus membina para penambak agar kualitas ikan dari hasil budidaya tersebut baik dan berdaya saing. Lalu penataan manejemen yang baik dalam mendistribusikan ikan, baik dalam pasar domestik maupun internasional dan menata sistem jaringan distribusi hasil perikanan yang terintegrasi, efektif, dan efisien.

Disamping itu, pemerintah harus membangun pusat-pusat distribusi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung pemasaran agar perdagangan hasil perikanan dapat berjalan dengan baik. Setelah itu, harus ada keseimbangan dan kestabilan harga ikan melalui ikan dari produsen dengan harga yang sudah ditetapkan sejak awal.

Ada satu hal yang cukup penting dalam mengembangkan bisnis budidaya ikan ini, yaitu para penambak atau pun pengusaha harus jeli melihat peluang terkait jenis olahan yang disukai masyarakat. Misalkan, di kota-kota besar, masyarakat disibukan dengan pekerjaan mereka masing-masing dan waktu untuk mengolah ikan jelas akan berkurang. Dengan begitu, permintaan akan makanan cepat saji seperti Baso Ikan, Nuget Ikan, dan lainnya akan lebih diminati masyarakat.