Negara Indonesia 2/3 nya adalah laut dan hasil laut negara kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan Presiden Jokowi yang bertekad menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia membentuk kementerian khusus yaitu Kementerian Koordinasi Kemaritiman yang dijabat oleh Rizal Ramli. Bahkan, keseriusan pemerintah menguatkan sektor maritim ini sudah terlihat pada Sidang Paripurna DPR RI 29 September 2014 lalu, RUU Kelautan telah disahkan menjadi UU Kelautan.
Hal tersebut merupakan langkah maju bangsa Indonesia sekaligus menandai dimulainya kebangkitan Indonesia sebagai bangsa bahari yang kini tengah bercita-cita menjadi Negara Maritim. UU Kelautan menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut Indonesia secara komprehensif dan terintegrasi.
Memiliki sumber daya laut bukan berarti Indonesia tidak memiliki masalah, kompleksitas permasalahan serta banyaknya segi yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri. Dengan begitu banyak lembaga yang berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Menjadi peluang apabila semua stakeholder maritim bisa bersinergi dan menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama terintegrasi dan berkelanjutan antar lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini diungkapkan Anggota DPD RI GKR Hemas yang menegaskan pihaknya siap membantu Presiden Jokowi, Menko Kemaritiman, KKP, dan lembaga lain. Menurutnya beberapa lembaga terkait juga harus mendukung pembangunan sektor maritim ini dan sudah saatnya pembangunan tidak hanya terfokus di daratan.
Dilansir liputan6.com, wanita asal Yogyakarta ini juga menilai banyak potensi maritim yang belum mendapatkan “sentuhan” pemerintah, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan bahari luar biasa. Kepulauan Riau dianggap mempunyai lokasi geografis strategis dan mampu menjadi jalur lintas negara dalam transportasi laut. Selain itu, Kepulauan Riau yang sebagian besar terdiri dari air, mempunyai potensi laut yang mampu memberikan sumbangsih pendapatan besar dalam pembangunan daerah. Dia juga mengatakan, Kepulauan Riau menggambarkan multikultural di bidang bahari dengan komposisi penduduk dari berbagai budaya yang berbeda-beda dan mampu saling berdampingan.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengatakan nilai total ekonomi sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang.
Kekayaan itu baik berupa sumber daya alam yang dapat pulih seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi; dan sumber daya alam yang tak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya. Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8 persen dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/ tahun).
Selain itu, kurang lebih 24 juta hektare (ha) perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut (mariculture) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun.
