Sistem koperasi Indonesia yang bertahan melalui rentang sejarah cukup panjang masih kukuh menjadi penopang keberlangsungan ekonomi sebagian rakyat. Melalui asas kekeluargaan dan gotong-royongnya sampai pada data tahun 2014 terdapat 36,443,953 orang yang terdaftar sebagai anggota dari 209,488 unit koperasi.
Sedangkan potensi dari ratusan ribu unit yang melibatkan puluhan juta orang tersebut berbanding dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjumlah sekitar 57 juta unit, sehingga kepentingannya banyak diwadahi dalam satu lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Bentuk-bentuk usaha tersebut memiliki peluang besar mengerakkan roda perekonomian melalui penyedian lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan taraf ekonomi penduduk.
Di akhir tahun 2015 ini akan datang era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di mana sektor koperasi dan UMKM perlu mendapat pendampingan yang lebih ekstra dari pemerintah. Sektor koperasi dan UMKM yang jumlahnya sangat banyak mesti dimaksimalkan pertumbuhannya terutama dalam hal-hal yang menyangkut daya saing.
MEA yang mempermudah akses tenaga kerja dan aliran produk dalam negara-negara sekawasan memang akan memberi peluang pasar baru bagi pelaku usaha dalam negeri, namun di satu sisi juga bisa berdampak negatif bagi keberlangsungan ekonomi seandainya tidak dikelola dengan hati-hati. UMKM bisa saja dengan mudah bertumbangan ketika kurang menyadari standar mutu dan pengetahuan yang memadai terkait dengan mekanisme pasar bebas tersebut.
Menjaga arus persaingan pada kondisi MEA ini Kemenkop UKM telah menyiapkan strategi-strategi taktis seperti disampaikan Braman Setyo, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha. Pada 2016 suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi 9% yang mempermudah pengusaha untuk memperoleh pinjaman modal sehingga memiliki senjata untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas produksi mereka.
Perizinan UKM juga akan dipermudah sehingga peluang usaha lebih terbuka. Secara SDM setiap pengusaha akan diusahakan mendapat pelatihan berkesinambungan. Bentuk pelatihan-pelatihan ini tentu diharapkan sebagai proses transfer pengetahuan dan teknologi dari kerjama antar negara sehingga dapat juga tercapai kualitas produk barang dan jasa yang terstandarisasi serta cakap dalam bersaing dengan produk asing.
Dari kesemua peluang tersebut tentu saja kita berharap tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk impor akan terkontrol lebih baik, lalu tercipta pertumbuhan angka ekspor dalam artian produk-produk kita akan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan banyak mengisi kebutuhan-kebutuhan pelanggan dari luar serta menciptakan permintaan-permintaan baru dari negara tetangga.
Sejalan dengan hal-hal di atas, Kemenkop UKM juga telah meresmikan “Gerakan 1 juta UMKM Naik Kelas”. Dalam keterangan persnya pada September lalu, Braman Setyo menjelaskan bahwa gerakan ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
UMKM dikatakan naik kelas apabila terdapat perkembangan, adanya peningkatan produktivitas hasil, dan kemudian ia lebih memiliki daya saing. Hal ini bisa dengan segera terlihat dari peningkatan jumlah penjualan dan aset usaha, transaksi perbankan meningkat, dll. Sesungguhnya peningkatan salah satu faktor saja secara berantai faktor-faktor lainnya juga meningkat.
Di daerah-daerah program UMKM naik kelas ini akan diselenggarakan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai bentuk pendampingan dan monitoring. PLUT di daerah-daerah akan menjalankan fungsi motivator, fasilitator, dan katalisator dengan fokus menciptakan kelompok koperasi dan UMKM yang memiliki daya saing tinggi.
