Politik Dinasti Menyerang Reformasi Hancur

Akhir tahun 2023 menjadi waktu yang panas di dunia perpolitikan Indonesia, banyak hal yang terjadi pada waktu menjelang pemilu 2024 ini, yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini yaitu lelucon yang dilakukan oleh ketua ketua lembaga Indonesia. Salah satu ketua lembaga yang menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia pada akhir tahun 2023 ini yaitu ketua lembaga yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di Indonesia, bahkan kedudukan lembaga ini terdapat pada UUD 1945. Lembaga tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, yang mana diketahui ia merupakan kerabat dari presiden indonesia ke 7 yaitu Joko Widodo.

Peristiwa yang membuat ketua MK tersebut menjadi perbincangan di Indonesia bermula ketika terdapat banyak kejanggalan pada putusan 90 mengenai batas minimum calon usia capres cawapres yang diputus oleh Anwar Usman pada 16 oktober 2023. Mulai dari putusan yang diputus oleh kerabat orang yang tergugat sampai penyampaian putusan yang amat sangat cepat proses nya seakan menghilangkan jati diri dan kedudukan hormat yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Setelah putusan tersebut dibacakan dan ramai dibincangkan di media sosial, kata Oligarki dan Politik Dinasti terus muncul dan terdengar di semua kalangan. Mulai dari pengamat politik, pakar hukum, mahasiswa , dan bahkan masyarakat terus membincangkan Oligarki dan Politik Dinasti setelah putusan tersebut dibacakan.

Politik Dinasti dan Oligarki telah ada semenjak dahulu di Indonesia, namun belum terlihat karena para elit politik pada saat itu masih cukup bersih dalam melalukan praktik KKN dan lain sebagainya. Tetapi, berbeda dengan sekarang yang mana para elit politik semakin terang-terangan untuk mencari kekuasaan. Ditambah lagi dengan adanya peristiwa pembacaan putusan tersebut seakan semakin membuka mata masyarakat tentang betapa kotornya dunia politik di Indonesia.

Putusan tersebut seakan benar-benar memperlihatkan momok politik di Indonesia pada masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Urat malu para Oligarki dan elit politik seakan telah putus karena telah secara terang terangan mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan berpolitik para Oligarki. Hukum yang digadang gadang merupakan yang paling tinggi di Indonesia seakan dinjak injak  karena kepentingan politik.

Media sosial menjadi alat bagaimana para Oligarki memainkan perannya. Drama demi drama dilakukan untuk memperoleh kekuasaan, namun sayang demi sayang masih banyak masyarakat yang terbuai dengan peran palsu tersebut dan belum mengerti akan betapa bahayanya dampak Politik Dinasti bila terus dibiarkan.

Politik dinasti berbeda dengan kerajaan, sebab pemegang kuasa akan selalu diwariskan ke keturunannya, hal ini dilakukan agar kekuasaan tetap berada ditangan nya. Politik Dinasti dapat membuat Oligarki tumbuh berkembang dan semakin sulit untuk dihilangkan di Negara Republik ini, tidak ada regenerasi politik dan pesta demokrasi selalu berjalan tidak kondusif.

Politik Dinasti akan memberikan efek buruk bagi pemerintahan karena mudah terjadi praktik KKN, reformasi akan rusak bila politik dinasti terus dilakukan tanpa ada perubahan. Politik Dinasti amat bertentangan dengan pancasila, pancasila yang mulia yang telah diciptakan oleh founding fathers seakan hanya menjadi pajangan negara semata, cukup hanya menjadi simbol namun tidak ada mengimplementasiannya terutama di dunia politik Indonesia.

Dampak berbahaya lain yang terjadi akibat Dinasti Politik yaitu akan kehilangan kewarasan karena kekuasaan, semua partai dijadikan mesin politik untuk mendapatkan kursi kekuasaan sebanyak banyaknya, dan menghalalkan segala cara untuk mendapat kursi kekuasaan tersebut. Sirkulasi politik tidak berjalan dan yang akan menjadi presiden hanya anak atau keluarga dari presiden. Kericuhan di masyarakat akan terus terjadi, perbedaan pendapat akan terus memanas, hoax di segela pejuru sosial media,dan Pancasila hanya akan menjadi hiasan di negaranya.