Pasca pemilihan presiden 2014 konstelasi politik terbelah menjadi dua kekuatan besar. Hal ini tercermin di DPR (sebagai representasi rakyat), ada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari fraksi - fraksi pendukung pemerintahan dan di pihak lain ada Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari fraksi - fraksi pendukung pasangan capres/cawapres Prabowo/Hatta.
"Persetruan" dua kelompok besar kekuatan politik tersebut terus berlanjut setelah lobi - lobi tidak menemukan titik temu baik melalui komposisi "kursi" di pemerintahan maupun "kursi" di parlemen. Masyarakat dibuat lebih terperangah lagi ketika salah satu kekuatan kelompok politik di parlemen membuat "DPR Tandingan". Entah merespons apa yang dilakukan oleh kelompok KIH atau tidak eks personil pendukung dari kelompok lain berencana membentuk "Kabinet Bayangan".
Sudah sekian lama warga masyarakat disajikan drama - drama politik yang jauh dari "janji - janji" kampanye baik dimasa pileg maupun pilpres. Sebagai warga bangsa yang sudah mengantarkan para pejabat tersebut ke "singgasana" kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif sudah sewajarnya bila mempertanyakan perilaku para pejabat tersebut. Pertanyaan besarnya adalah apakah Bapak dan Ibu yang terhormat tersebut benar - benar punya "kemandirian" untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau justru Bapak dan Ibu yang terhormat tersebut sedang memperjuangkan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan masyarakat. Atau mungkinkah para pejabat tersebut sedang menjalankan politik balas budi kepada para veto player politik yang telah memberikan "tiket" mendapatkan kursi tersebut.
Terlepas dari itu semua, sebagai warga bangsa tentunya kita harus terus mendorong dan menjaga gerakan moral mengawal agar para pekerja politik tersebut menepati janjinya yang sudah disampaikan kepada konstituennya. Warga bangsa sebagai pemegang mandat kedaulatan harus dapat mengingatkan legislatif maupun eksekutif apabila telah keluar dari janji - janji yang sudah disampaikanya waktu kampanye.
