Mohon tunggu...
Ibnu Abdillah
Ibnu Abdillah Mohon Tunggu... Wiraswasta - ... kau tak mampu mempertahankan usiamu, kecuali amal, karya dan tulisanmu!

| pengangguran, yang sesekali nyambi kuli besi tua |

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Menguatnya "Oposisi Jalanan" Lima Tahun ke Depan

6 Oktober 2019   20:31 Diperbarui: 9 Oktober 2019   03:08 895
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Konstelasi perpolitikan nasional hampir selesai. Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah dipastikan. Pasangan Jokowi-Maruf, sebagai pemenang Pilpres 2019, tinggal menunggu pelantikan. 

Para penguasa di Senayan juga telah ditentukan ketika Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD terpilih melalui mekanisme politik yang relatif tidak terlalu gaduh sebagaimana eskalasi politik yang terjadi pada periode sebelumnya.

Artinya, lembaga eksekutif dan legislatif sudah hampir rampung. Rakyat tinggal menunggu kepastian siapa-siapa yang akan menduduki posisi Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri, dan akan diumumkan setelah Jokowi-Maruf resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.

Rakyat hanya bisa penasaran apakah Jokowi-Maruf akan mempergunakan komposisi berdasarkan asas profesionalitas.

Kebutuhan sosok yang tepat untuk membangun dan memajukan bangsa serta memenuhi janji-janji politiknya, atau sebatas mengakomodasi keinginan partai koalisi (bahkan mungkin partai oposisi sebagaimana kabar yang berhembus akhir-akhir ini). 

Semuanya adalah hak prerogatif Presiden, yang pada pelaksanaannya hampir selalu tak bisa dilepaskan dari peran para pembisik (semi-prerogatif).

Namun, kekhawatiran kemudian muncul ketika banyak pihak menduga, bahwa negara ini akan dijalankan dengan cara yang tidak menarik dan tidak asik karena partai koalisi pendukung pemerintah yang sangat dominan di parlemen. 

Padahal, parlemen seharusnya menjadi tempat para oposisi untuk melakukan kritik, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Seperti kita tahu, Ketua DPR akhirnya dijabat oleh Puan Maharani dari PDI-P yang menjadi pengusung dan pendukung utama Jokowi. 

Sementara Ketua MPR, yang awalnya diincar oleh Gerindra, ternyata "diberikan" kepada Bambang Soesatyo dari Golkar, juga partai pengusung dan pendukung Jokowi.

Tak jauh berbeda dengan keduanya, Ketua DPD juga dipegang oleh Lanyalla Matalitti. Sosok kontroversial yang mbalelo terhadap Gerindra lalu menjadi pendukung Jokowi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun