Pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sewa di Kepulauan Nias, PT. American Power Rental (APR) yang berkonsorsium dengan PT. Kutilang Paksi Mas (KPM) tidak lagi memperpanjang kontrak sewa PLTD dengan PLN Area Nias yang berkapasitas 2x10 megawatt pada dua lokasi di daerah Moawo sebesar 10 megawatt dan di daerah Idanoi sebesar 10 megawatt karena pemilik mesin beralasan PLN masih mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan di unit lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontrak sewa di Nias.
Padamnya listrik bermula terjadi pada 1 April 2016, pukul 23.30 wib saat beban puncak PLN Area Nias berkisar antara 24–27 megawatt, jadi dengan berhentinya operasi kedua mesin sewa tersebut PLN kehilangan pasokan daya 20 megawatt atau sekitar 74% dari kebutuhan listrik di Kepulauan Nias.
Sebagai langkah antisipasi, PLN telah memobilisasi 46 genset-genset yang ada di seluruh unit di Sumatera Utara, Sumatera dan Jawa secara keseluruhan untuk mengurangi defisit listrik yang ada dengan memprioritaskan tempat-tempat pelayanan umum seperti rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah yang sedang melakukan ujian nasional secara online di sekolah tingkat menengah atas.
Pengerahan genset dalam jumlah besar ini juga belum sepenuhnya dapat menyelesaikan krisis listrik di kepulauan Nias karena hanya menghasilkan 3,8 megawatt. Pada saat ini, PLN juga mendatangkan mesin sewa sebesar 12 megawatt untuk menutupi defisit listrik di kepulauan Nias.
[caption caption="Perataan Tanah (Land Clearing) PLTD 12 MW/doc.pribadi"][/caption]Untuk program jangka menengah PLN sudah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 25 megawatt yang akan dibangun di pertengahan tahun ini dan dilaksanakan oleh PLN Batam (PLN Bright), menunggu kedua pembangunan pusat listrik di Nias selesai, saat ini PLN masih melakukan sewa terhadap mesin milik PT. APR dan PT. KPM setelah melalui nego yang alot.
Pada kesempatan rapat dengar pendapat antara Pemerintah Daerah se-kepulauan Nias yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota dengan DPR RI komisi VII beserta DPD RI Komite II dan Direksi PLN di Jakarta, Pemerintah Daerah mengharapkan PLN dapat membangun infrastruktur kelistrikan berupa pembangkit sebesar 150 MW dan transmisi 70 KV. Permintaan itu mereka sampaikan dalam mengantisipasi kedatangan investor kekepulauan Nias.
