Tiga bulan lalu, saya diwawancara dua wartawan dari salah satu media terkemuka di Jepang. Topik yang ditanyakan tentang "kesenjangan sosial ekonomi dan pemilihan Presiden 2014 di Indonesia".
Pertanyaan terakhir yang diajukan kepada saya, apakah kejadian di Thailand tidak akan terjadi di Indonesia? Saya menjawab bahwa secara sosiologis, kondisi di Thailand mirip di Indonesia. Pembangunan telah menciptakan orang-orang yang kaya dan sangat kaya, sementara mayoritas rakyat masih banyak yang hidup miskin dan kurang pendidikan.
Ketika Thaksin Sinawatra menjadi Perdana Menteri dan memberi pemihakan khusus (sprecial treatment) kepada mayoritas rakyat Thailand yang terdiri dari petani, nelayan dan buruh, maka dia mendapat dukungan masif dan kuat dari mereka, sehingga sulit dikalahkan dalam setiap pemilihan umum (pemilu) di negeri gajah itu.
Kondisi tersebut tidak disukai kelompok elit dan sebagian kelas menengah yang selama ini menikmati kemajuan dari hasil pembangunan di Thailand. Wujud ketidaksukaan itu, mereka menggalang dukungan publik dengan isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan melakukan demonstrasi besar-besaran yang secara tidak langsung didukung militer dan raja untuk menjatuhkan Thaksin Sinawatra. Thaksin Sinawatra jatuh dari kekuasaannya dan mengasingkan diri keluar negeri, tetapi dukungan rakyat jelata tidak hilang. Buktinya dalam pemilu berikutnya, partai yang didukung keluarga Sinawatra kembali memenangkan pemilu dan adiknya menjadi Perdana Menteri, kemudian digulingkan kembali dan kekuasaan diambil alih militer Thailand.
Kondisi di Indonesia Mirip, Lebih Kompleks
Kondisi di Indonesia dilihat dari aspek sosial ekonomi, mirip di Thailand bahwa pembangunan selama Orde Baru dan di era Orde Reformasi, telah menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang luar biasa. Pembangunan telah melahirkan kelompok kecil dari bangsa Indonesia yang kaya dan sangat kaya. Sementara mayoritas dari bangsa Indonesia, masih hidup miskin dan kurang pendidikan.
Kondisi demikian amat berbahaya. Saya tegaskan dalam wawancara itu, kalau muncul calon Presiden dalam pemilihan Presiden 2014 seperti Joko Widodo, yang dipersepsikan pro rakyat bawah (grass root) maka mayoritas rakyat jelata akan mendukungnya.
Pertanyaannya, apakah kelompok elit yang pernah berkuasa di era Orde Baru dan rezim yang sedang berkuasa akan menerimanya? Saya kemukakan, kalau tidak diterima dan dianggap berbahaya bagi kepentingan mereka, maka akan terjadi persoalan besar, karena akan terjadi pertarungan hebat antara mereka yang didukung rakyat jelata dengan kelompok elit yang memobilisr dukungan rakyat bawah untuk mendukung mereka melalui kekuatan uang.
Prabowo Vs Jokowi
Pemilihan Presiden 2014 di Indonesia yang diikuti dua pasangan capres dan cawapres ditinjau dari aspek sosial politik, dapat dipetakan pada dua kelompok besar. Pertama, Prabowo-Hatta, suka tidak suka merupakan representasi dari rezim Orde Baru karena Prabowo adalah Jenderal TNI Purnawirawan dan menantu Presiden Soeharto dan Hatta Rajasa merupakan besan Presiden SBY dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI di era Presiden SBY. Hatta mengundurkan diri sebagai Menko Perekonomian RI karena mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden RI.
Kelompok ini menjadi sangat kuat karena didukung gabungan dari sisa-sisa kekuatan rezim Orde Baru dan rezim yang sedang berkuasa, didukung partai-partai politik Islam dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Islam (selain NU dan Muhammadiyah), didukung pula berbagai kelompok kepentingan dan etnis seperti Bamus Betawi, para Gubernur, Bupati dan Walikota, partai besar seperti Golkar, media massa yang bernaung di bawah Bakrie Group dan MNC Gorup, pengusaha besar, para tokoh politik, cendekiawan dan akademisi.
