Jokowi-JK telah menetapkan postur kabinetnya sebanyak 34 kementerian yaitu 16 kementerian diisi profesional dari partai politik dan 18 kemenetrian diisi profesional non partai politik.
Publik mendukung kabinet Jokow-JK diisi dari kalangan profesional yaitu yang pakar dalam bidangnya dan sudah dikenal publik, karena latar belakang pendidikan sesuai bidang yang ditugaskan kepadanya atau karir yang dijalani relevan dengan penugasan yang dipercayakan.
Kabinet Jokowi-JK selain profesional, sebaiknya mempertimbangkan keterwakilan daerah. Faktor keterwakilan daerah sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku-bangsa, agama, budaya dan asal daerah, tidak punya pilihan kecuali diakomodir dalam satu kesatuan termasuk dalam kabinet Jokowi-JK.
Kedua, untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Indonesia yang berbeda-beda atau berwarna-warni, akan langgeng dan berdiri kukuh kalau persatuan Indonesia ditegakkan. Salah satu wujudnya ada keterwakilan daerah dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Ketiga, supaya semua daerah merasa memiliki Indonesia, suka tidak suka dan mau tidak mau, selain faktor profesional dalam menyusun kabinet, harus pula diperhatikan keterwakilan daerah.
Kasus Sultra Memprihatinkan
Indonesia sudah merdeka 68 tahun, semua provinsi di Indonesia dan lebih khusus lagi di Sulawesi, sudah pernah mempunyai menteri-putera Indonesia yang berasal dari daerahnya kecuali provinsi Sulawesi Tenggara.
Provinsi Sulawesi Tenggara yang sering dsingkat Sultra, sekarang ini terdiri dari 11 bupaten/kota mempunyai penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, tediri dari suku Tolaki, Muna, Buton, Bugis dan lain-lain. Suku terbesar di provinsi Sultra ialah suku Tolaki yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara.
Selama Indonesia merdeka 68 tahun dan Sulawesi Tenggara berdiri sebagai satu provinsi tersendiri pada masa Presiden Soekarno, belum pernah ada satupun putera Indonesia yang berasal dari Sultra yang diberi kepercayaan menjadi menteri, duta besar dan jabatan apapun dipemerintahan.
Satu-satunya putera Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang pernah diberi kepercayaan pemerintah pusat untuk menjadi Direktur Jenderal PUOD di Kementerian Dalam Negeri ialah Brigjen TNI Eddy Sabara. Ini sangat ironi dan tidak adil. Seolah-olah tidak ada manusia Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang profesional dan mempunyai kapasitas serta kemampuan untuk diberi amanat menjadi menteri.
Sekedar untuk mengingatkan bahwa Sultra termasuk salah satu provinsi yang memberi andil bagi kemenangan Jokowi-JK dalam pemilihan Presiden RI 9 Juli 2014. Pada hal Gubernur, Walikota dan Bupati didominasi dari koalisi Merah-Putih,tetapi rakyat menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi-JK.
