Mohon tunggu...
Musni Umar
Musni Umar Mohon Tunggu... -

Sociologist and Researcher, Ph.D in Sociology, National University of Malaysia (UKM)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jebakan, Kapolri Baru Sebaiknya Tidak Dilantik

15 Januari 2015   14:58 Diperbarui: 17 Juni 2015   13:06 1272
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14212958171373347005

[caption id="attachment_390879" align="aligncenter" width="624" caption="Calon Kapolri Budi Gunawan saat menemui pers (KOMPAS.com)"][/caption]

Saya bersyukur banyak teman dari berbagai kalangan termasuk dari DPR RI. Sabtu, 10 Januari 2015, saya menghadiri pesta perkawinan anak dari seorang politisi senior, yang dihadiri para tokoh politik dari lintas partai.

Pada saat itu saya mendengar perbincangan seorang politisi senior yang sangat berpengaruh kepada seorang anggota DPR dari komisi III. Perbincangan itu mengarah tidak setuju kepada calon Kapolri baru karena dugaan korupsi.

Pada Selasa sore, 13 Januari 2015, saya bertemu teman-teman Kampus Kuning aktivis 77/78 dalam rangka membahas persiapan HUT 37 Tahun Kampus Kuning. Ditempat pertemuan, kami menyaksikan berita (breaking news) di TV, kunjungan teman-teman anggota DPR dari Komisi III di kediaman calon Kapolri, diakhiri salam cium pipi, yang mencerminkan kedekatan.

Sebagaimana saya tulis kemarin (14/1/2015) di kompasiana bahwa kunjungan para anggota DPR dari komisi III di kediaman calon Kapolri, yang kelihatan sangat akrab, menjunjukkan dukungan kuat, dan terbukti dalam Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI pada siang hari sampai sore, calon Kapolri diterima secara aklamasi.

Jebakan terhadap Presiden Jokowi

Saya memiliki 5 (lima) alasan untuk mengatakan bahwa pencalonan Kapolri baru, yang mendapat dukungan aklamasi anggota Komisi III DPR RI, yang hampir pasti akan berlanjut di sidang paripurna DPR hari ini, sangat mengkhawatirkan.

Pertama, saya diberitahu anggota DPR bahwa Presiden Jokowi sudah banyak melanggar UU terutama UU APBN. Teman saya Henny Andries, seorang diplomat senior mengatakan kepada anggota DPR itu, mengapa DPR membiarkan Presiden melanggar UU? Pada hal salah satu tugas DPR ialah melakukan pengawasan. Jadi, ada semacam politik pembiaran. Kalau sudah terakumulasi pelanggaran UU, maka ada alasan untuk melengserkan Presiden Jokowi.

Kedua, kompaknya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) minus Partai Demokrat dalam memilih calon Kapolri. Pada hal ditempat pesta perkawinan seorang politisi senior yang saya kemukakan diatas, seorang anggota DPR sudah mengatakan kepada saya bahwa Presiden Jokowi mau memecah belah lagi PAN. Artinya, terdapat ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Presiden Jokowi. Pertanyaannya, mengapa mereka aklamasi mendukung calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi.

Ketiga, perbincangan seorang politisi senior kepada seorang anggota DPR dari Komisi III sebagai dikemukakan diatas. Dalam realitas politik di Komisi III DPR, dan hampir pasti berlanjut di sidang paripurna DPR hari ini, justru memberi dukungan penuh kepada calon Kapolri yang dicalonkan Presiden Jokowi.

Keempat, pernyataan Prof. Achmad Mubarok, politisi senior Partai Demokrat, ketika saya temui usai menjadi khatib Jumat di Jakarta beberapa waktu lalu, dia berkata Jokowi akan jatuh sendiri, jika tidak hati-hati karena popularitas yang dibangun, akan meredup seiring dengan perjalanan waktu karena banyak yang kecewa dan lawan akan terus bergerilya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun