Pilgub DKI, Pertarungan Kekuatan, Politik Uang dan Isu SARA

Selain itu, partisipasi masyarakat terutama masyarakat madani untuk menyadarkan dan menumbuhkan keberanian untuk melawan politik uang dengan melaporkan kepada Bawaslu dan aparat keamanan serta menyebar-luaskan ke media sosial dan ke masyarakat luas,  jika ada pihak yang melakukan politik uang untuk membeli suara rakyat demi memenangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur tertentu.

Kedua, mengobarkan isu SARA.  Para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, pasti tidak akan mengggunakan isu SARA untuk memenangkan pilgub DKI.  

Pak Ahok panggilan akrab dari Basuki T. Purnama dan Pak Djarot, panggilan akrab dari Djarot Saiful Hidayat, pasti akan menjual berbagai prestasi selama memimpin DKI Jakarta.

Sebaliknya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni akan menjual gagasan untuk membangun DKI Jakarta yang lebih baik dan lebih manusiawi.

Akan tetapi, isu SARA tidak akan hilang dalam pilgub DKI. Pasti banyak tokoh agama dari Islam dan Nasrani akan menyampaikan kepada umatnya untuk memilih gubernur yang seiman dan seagama.

Pasti banyak yang tidak setuju, jika para tokoh agama dan tokoh masyarakat menggunakan medium Masjid dan Gereja untuk menyampaikan dalil-dalil dari Alqur’an dan Alkitab untuk memilih pemimpin yang seiman dan seagama.

Pertanyaannya apakah masih relevan menjual isu agama dalam pilgub DKI Jakarta.  Bagi mereka yang memahami dengan baik  ajaran agama yang dianut serta taat menjalankan ajaran agamanya, pasti isu agama relevan bagi mereka.   

Akan tetapi, mereka yang kurang memahami dan menghayati ajaran agama yang dianut, akan mengabaikan isu agama dalam memilih gubernur. 

Itulah sebabnya, ketiga pemimpin Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto,  memilih calon gubernur DKI bukan dari kader partai. PDIP hanya mencalonkan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur.  Demikian pula, partai Gerindra hanya calon wakil gubernur dari kader partai Gerindra.

Bahkan PKS rela tidak mencalonkan kadernya, karena mendengar aspirasi warga DKI Jakarta yang menginginkan calon gubernur DKI haruslah putera terbaik Indonesia, sehingga PKS bersama partai Gerindra mencalonkan Anies Baswedan yang equal (sama) dan lebih mumpuni.  Begitu pula partai Demokrat memilih Agus Yudhoyono sebagai calon gubernur dan dan Sylviana Murni calon wakil Gubernur DKI Jakarta.

Jadi strategi dan taktik partai politik dalam memilih calon gubernur DKI, ada yang hanya melihat kinerja dan prestasi, dan itu cukup untuk meyakinkankan warga DKI untuk memilih calon mereka.  Ada pula partai politik yang melihat pentingnya kualitas, kompetensi dan kapabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan tentu calon gubernur dan wakil gubernur yang seagama dan seiman yang dianut oleh mayoritas penduduk DKI Jakarta.