[caption caption="Manusia adalah modal terpenting membangun sebuah industri kokoh. (Shutterstock)"][/caption]Salah satu permasalahan besar yang dihadapi dalam pembangunan Blok Masela di Maluku yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dibangun di darat, ialah sumber daya manusia di daerah itu yang terbatas dan mayoritas tidak berkualitas serta tidak mempunyai kepakaran (skill).
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika meresmikan pembangunan Jembatan Merah Putih di Maluku telah meminta kepada Menteri RistekDikti RI untuk mempersiapkan sumber daya manusia di daerah itu karena dalam pembangunan Blok Masela di Maluku dibutuhkan 12 ribu pekerja. Bahkan hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menyebutkan bahwa Blok Masela bisa serap 143.900 tenaga kerja (Satumaluku.com, 26 Maret 2016).
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) telah merespons dengan baik rencana pembangunan Blok Masela di darat bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Universitas Pattimura, Politeknik Negeri Ambon, dan Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) Akamigas Cepu untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan mengoperasikan Blok Masela (RistekDikti, 05/4/2016).
Satu Keluarga Satu Sarjana
Masyarakat Maluku sebagaimana masyarakat lainnya, memiliki strata sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang bisa digolongkan sebagai high class, middle class, lower class, and lower-lower class.
Mereka yang berada pada strata sosial ekonomi “lower and lower-lower class”, tidak mungkin bisa berpartisipasi dalam pembangunan Blok Masela jika pemerintah tidak memberi beasiswa penuh kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke strata satu (S1) dan S2. Mereka pada umumnya dapat dikategorikan sebagai “Indigenous Peoples”, yaitu penduduk pribumi yang banyak terpinggirkan dari pembangunan karena mereka tidak mempunyai pendidikan dan skill (kepakaran) kerja dan bisnis.
Kasus semacam itu, terjadi di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. ‘Indigenous Peoples” termarjinalisasi dalam pembangunan sumber daya alam, telah melahirkan pemberontakan di Aceh, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akibat ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam pembangunan Arun di Aceh, begitu pula pembangunan Freeport di Papua, telah melahirkan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Untuk mencegah terulangnya kasus di Aceh dan Papua, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menyiapkan sumber daya manusia di daerah Maluku yang berkualitas dengan target “satu keluarga satu sarjana”.
Untuk implementasi program “satu keluarga satu sarjana”, ketika Blok Masela akan mulai jalan, yang sudah tentu memerlukan tenaga kerja, harus ada special treatment dan affirmative action bagi masyarakat Maluku untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat Maluku, yaitu “Satu Keluarga Satu Tenaga Kerja” untuk bekerja di Blok Masela.
Mentalitas dan Budaya Baru
Untuk mewujudkan “satu keluarga satu tenaga kerja” untuk bekerja di Blok Masela, tidak mudah. Kendalanya banyak sekali. Pertama, kepakaran kerja dan pengalaman kerja. kalau pemerintah pusat dan daerah mampu menyiapkan sumber daya manusia yang yang terdidik sesuai keperluan investor, belum tentu diterima bekerja kalau berdasarkan “kepakaran kerja dan pengalaman kerja”. Maka harus ada affirmation dari perusahaan dan pemerintah untuk menerima putra-putri dari daerah Maluku untuk bekerja di Blok Masela.
