Rekening Gendut Para Jenderal, SBY Juga?

MENGINTIP gaji resmi perwira yang tak mencapai Rp 10 juta setiap bulan, sulit dipercaya duit tersebut diperoleh secara halal. Sudah jadi rahasia umum, bahwa makelar kasus bergentayangan di institusi penegak hukum, tak terkecuali kepolisian. Dengan segepok duit, mereka siap menggoda polisi untuk menyalahgunakan wewenang, tentu demi kepentingan klien si makelar. Apalagi lahan yang dikuasai polisi amat luas: dari korupsi, pencucian uang, pembalakan liar, penyelundupan, sampai urusan video porno. Beranikah SBY membasmi korupsi di institusi Kepolisian tersebut? Dari penelusuran majalah ini Tempo yang diborong oleh salah seorang Polisi, terungkap sejumlah petinggi polisi yang biasa menerima duit satu-dua miliar rupiah dalam sehari. Ada seorang jenderal yang diguyur Rp 10 miliar dalam sekali transfer. Bahkan ada perwira yang menyimpan duit Rp 54 miliar. Deretan rekening janggal ini sebetulnya termasuk dalam 21 rekening jumbo perwira polisi yang mencuat sejak bulan lalu, tapi rincian transaksinya baru belakangan terendus. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), dan Polri untuk membahas isu rekening mencurigakan milik sejumlah jenderal polisi. Pemanggilan terhadap ketiga institusi itu penting dilakukan agar persoalan tidak berlarut-larut. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan presiden harus menuntaskan soal rekening para jenderal tersebut. "Presiden harus tuntaskan soal rekening sejumlah jenderal polisi ini. Satgas, PPATK, dan Polri harus dipanggil untuk membahas rekening," ujarnya, Selasa 29 Juni 2010. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa ia pesimis bila kasus ini di tangani oleh Kepolisian sendiri karena menurutnya dugaan rekening para jenderal tersebut tidak akan terbongkar bila yang menanganinya adalah Polri sendiri. ia berharap pengusutan tuntas ini dilakukan agar tidak muncul isu yang berlarut-larut, juga demi reformasi di tubuh kepolisian. "Kita pesimis kalau ditangani kepolisian. Perlu diusulkan, bila ada temuan soal kasus korupsi, sebaiknya tidak hanya ditangani kepolisian saja, tetapi KPK dan kejaksaan," ujarnya menambahkan. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar juga mendesak Presiden SBY diminta segera mengambil tindakan terkait rekening mencurigakan milik sejumlah jenderal polisi. Tindakan tegas SBY diperlukan untuk mengembalikan kredibilitas Polri dan membersihkan Polri dari mafia hukum. "Presiden jangan mengabaikan kasus ini. Kalau dibiarkan akan menurunkan citra institusi kepolisian," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar di Jakarta. Umar menilai kalau ditangani oleh pihak kepolisian saja, akan sulit mengungkap kasus ini, karena esprit de corps yang kuat. Ditengarai, jaringan markus-markus di tubuh penegak hukum sudah ada sejak dulu."Diduga jenderal polisi ini berkaitan dengan markus. Ini sudah jadi extra ordinary crime. Presiden harus segera mengambil tindakan," imbuhnya. Akankah SBY berani menuntaskan skandal di tubuh kepolisian tersebut? Banyak publik yang menilai bahwa keberanian SBY dalam menuntaskan kasus-kasus di tubuh kepolisian sudah mandul. Hal tersebut misalnya terlihat dari kasus-kasus seperti Susno Duadji, dan juga makelar kasus yang dibongkar oleh Susno. Dalam merespon makelar kasus tersebut, tidak ada langkah berani dan positif dari SBY untuk membongkar habis. SBY terlihat hanya diam diri mencari aman. Mengapa SBY tidak berani mengusut tuntas ‘kebobrokan’ yang terjadi di tubuh Polri. Padahal sebagai kepala negera ia adalah yang bertanggungjawab atas lembaga tersebut. Atau memang ia juga masuk ke dalam lingkaran yang memberi sumbangsih dan juga mendapat manfaat atas rekening gemuk para jenderal tersebut. (Boy M) Sumber: 1. Jakartapress.com, Selasa, 29/06/2010 | 12:28 WIB, Link: http://jakartapress.com/www.php/news/id/14390/Rekening-Gendut-Para-Jenderal; 2. Majalah Tempo.