Pemilu Tanpa Makna

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, dimana hakikanya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Pemilu yang ada di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang ada didalam pancasila sila keempat.

Secara empiris di indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakatnya.

Pemilu yang melelahkan dan biaya yang besar tidak memberikan faedah langsung bagi rakyat. Pemilu tidak menyelesaikan kemelut rakyat lapar yang menggantung diri karena tidak mampu membayar uang sekolah anaknya dan untuk membeli makanan sehari-hari atau seorang ibu yang membunuh anaknya karena beban hidup yang sangat berat. 

Juga negara yang lupa meningkatkan kesehatan publik sehingga muncul berbagai macam penyakit yang menyerang rakyatnya. Dengan kata lain kepemimpinan politik pemilu ternyata tidak mampu membebaskan rakyat yang terbelenggu atas penderitaan yang dialami. 

Padahal, masadepan politik kebangsaan akan menjadi suram jika kepemimpinan politik menanggalkan sensivitas moral dan kepekaan sosial.

Pemimpin produk pemilu harus memiliki kepekaan etis untuk mengutamakan keinginan orang banyak diatas pamrih kekuasaan individu maupun kelompok dan menjalankan kekuasaan secara jujur, amanah, dan tulus.

Namun sangat mengerikan, yang terjadi yaitu saat nasib rakyat tak terurus kepemimpinan politik pemilu menjadi sia-sia karna mengedepankan nafsu dan kepentingan kelompok tertentu dan tidak bekerja untuk hajat orang banyak. Akhirnya melahirkan kinerja politik yang jauh dari kesejahteraan rakyat.

Fenomena golput adalah jawaban rakyat atas pemimpin politik yang tidak mengoptimalkan fungsinya bagi pemilihnya. Dimana para peserta pemilu pada masa kampanye menawarkan janji-janji manis dan program-programnya tapi akhirnya tidak sesuai dan hanya sebuah omomg kosong tanpa pembuktian yang nyata.