Oleh : Mohammad Rusdi
Pertumbuhan industri tambang seringkali menjadi bahan perdebatan yang hangat dalam masyarakat. Di satu sisi, industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, menyediakan lapangan kerja, dan menyumbang pada pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, dampak lingkungan yang seringkali merugikan serta masalah sosial ekstensif yang muncul, seperti konflik lahan dan ketidaksetaraan pembagian manfaat, seringkali menimbulkan kritik yang tajam terhadap praktik industri tambang.
Dalam upaya meredam kritik dan menegakkan kontrol atas industri tambang, beberapa negara telah memberikan hak kelola tambang kepada organisasi masyarakat (ormas). Pengalaman menunjukkan bahwa pemberian hak ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, tetapi juga sebagai strategi untuk mengalihkan tanggung jawab serta mengurangi tekanan politik yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi isu-isu lingkungan dan sosial yang terkait dengan tambang.
Salah satu keuntungan utama dari memberikan hak kelola tambang kepada ormas adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan tambang di wilayah mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih memperhatikan kepentingan lokal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ormas juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari tambang dialokasikan secara adil dan transparan.
Namun, pemberian hak kelola tambang kepada ormas juga menimbulkan beberapa tantangan dan kontroversi. Pertama-tama, tidak semua ormas memiliki kapasitas dan keahlian yang cukup untuk mengelola tambang dengan efektif dan bertanggung jawab. Kekurangan sumber daya manusia dan teknis dapat mengakibatkan risiko pengelolaan yang tidak optimal, bahkan dapat meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi dalam ormas juga dapat mempengaruhi keputusan pengelolaan tambang, mengarah pada konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, meskipun pemberian hak kelola tambang kepada ormas dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak semua masyarakat lokal sepakat dengan keputusan yang diambil oleh ormas. Konflik internal di antara masyarakat lokal sendiri seringkali muncul, mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan potensi eskalasi konflik yang lebih besar. Selain itu, dalam beberapa kasus, ormas dapat menjadi kendaraan bagi kepentingan politik tertentu atau kelompok kepentingan yang lebih besar, mengabaikan kepentingan nyata masyarakat lokal.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pemberian hak kelola tambang kepada ormas disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Transparansi dalam pengambilan keputusan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif sangatlah penting. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan teknis dan kapasitas kepada ormas agar mereka dapat mengelola tambang dengan baik dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, pemberian hak kelola tambang kepada ormas merupakan langkah yang kontroversial namun potensial dalam upaya meredam kritik terhadap industri tambang. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih memperhatikan kepentingan lokal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, ormas, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
