Coronavirus dan Stupidity

Muqaddim Karim -Direktur Kaukus Politik dan Demokrasi

Judulnya memang terlihat kontroversial dan bahkan bernada rasis. Tapi tidak begitu adanya, tulisan saya kali ini justru akan menyoroti kebijakan pemerintah yang terkesan masih kurang efektif. Di samping tetap menyayangkan sikap sejumlah masyarakat yang masih kurang disiplin.

Himbauan pemerintah yang disampaikan melalui Gugus Tugas Pemerintah untuk Covid-19 setiap sore pukul 15.30 WIB yang disiarkan melalui hampir semua TV swasta, belum mampu menjangkau semua kalangan. Masih banyak kelompok masyarakat yang belum menaati himbauan itu padahal sudah berbentuk hukum yang bukan lagi sekedar himbauan. 

Hal ini telah diberitakan di banyak media baik media mainstream maupun media sosial bahwa kasus-kasus pelanggaran PSBB masih marak terjadi dan hampir merata di seluruh tanah air khsusnya di daerah yang sudah menerapkan PSBB. Sebut saja tawuran pemuda/pelajar di Jakarta Barat pada Minggu, 10 Mei lalu, aksi balap liar oleh pemuda di Malang, Jawa Timur, pembagian sembako di kota Padang dan yang terbaru berita keramaian dan atrian di bandara dan pelabuhan keberangkatan, serta masih banyak kasus lainnya yang masih ngumpul-ngumpul di tempat umum.

Hal yang juga tidak kalah memprihatinkannya adalah masih banyaknya masyarakat yang terkesan tidak begitu peduli terhadap covid-19 ini, padahal para ahlinya seperti dr. Erlina Burhan, dr. Windi C. Sasue, dan dokter-dokter lainnya sudah berkali-kali mengingatkan bahwa jangan sampai ada yang menyepelekan wabah ini, namun jangan panik. 

Sikap peduli dan tidak panik ini hanya akan dapat dicapai jika masayarakat mendapatkan banyak informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Karena salah satu masalah terbesar saat ini adalah banyaknya informasi tidak valid beredar dimana-mana. 

Ada yang menyangkut teori konspirasi, pengetesan sampel yang bukan dari manusia dan lain sebagainya. Informasi ini bisa saja ada benarnya tetapi jika masyarakat pandai memilih informasi, mereka akan mampu memilih informasi yang datang dari ahlinya dibanding memilih informasi yang tak tahu asal muasalnya.

Fenomena di atas terjadi bukan karena kesalahan masyarakat semata, bukan juga kesalahan tunggal pemerintah. Melainkan koordinasi dan sosialisasi yang belum tepat sasaran serta pendekatan yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan kondisi sebagian masyarakat. 

Akibatnya masyarakat yang kategori menengah ke bawah tidak mampu menyerap informasi secara seksama baik pada dampak kesehatannya maupun dampak ekonominya.  

Menurut saya, belum terlambat bagi pemerintah untuk mengevaluasi strategi sosialisasi bahaya corona ini. Ketika himbauan dan peringatan pemerintah terus dikampanyekan, pemerintah maupun LSM dan organisasi lainnya harus mengambil sikap edukatif bagi masyarakat luas. 

Edukasi yang dilakukan harus dilakukan secara terus menerus dan memilih pendekatan yang tepat. Contoh sederhananya adalah terus menyalurkan informasi-informasi bernada positif yang up to date melalui bahasa-bahasa sederhana kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, masyarakat harus tetap didorong untuk sadar akan perlunya informasi. Tentunya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat tertentu.