Untuk yang ke sekian kalinya masyarakat dipertontonkan kisah kisruh antar lembaga penegak hukum terdepan di Indonesia. Untuk kesekian kalinya petinggi Polri bersitegang dengan para petinggi KPK. Untuk kesekian kalinya peristiwa yang sama mengundang perdebatan sengit yang tak kunjung reda. Untuk kesekian kali pula pemerintah dibikin pusing dengan situasi dan keadaan serupa.
Sebenarnya saya tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian ini, pun saya merasa tidak perlu ikut berpikir dan terbawa emosi. Sebab toh para elit, para pengamat dan para pakar sudah melontarkan argumentasi dari sudut pandang masing- masing. Banyak yang membela KPK, tidak sedikit pula yang menyatakan dukungan kepada Polri.
Sejatinya dua lembaga penegak hukum ini sama penting, sama- sama mempunyai posisi strategis dalam upaya penegakan hukum di negeri tercinta ini. Hanya saja, menurut pandangan saya sebagai orang kecil dan kelas bawah, perlu ada kejujuran dan keberpihakan kepada hati nurani untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi.
Adu pendapat dan argumen serasa sama benarnya, KPK dan Polri sama- sama menggunakan argumentasi formal yang sulit dibantah. Menurut KPK penetapan Budi Gunawan alias BG (Calon tunggal Kapolri) sebagai tersangka adalah murni penegakan hukum. Menurut polisi penangkapan BW (Bambang Wijayanto) salah satu wakil pimpinan KPK sudah berdasar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan gelombang serangan yang tertuju kepada semua jajaran pimpinan KPK, semua didasarkan pada keinginan untuk mencari keadilan, semata- mata proses hukum normal dan biasa dalam penegakan hukum. Soal momentum yang hampir berbarengan semua menyebutnya “kebetulan saja” dan tidak ada “rekayasa”.
Sekali lagi secara yuridis formal terasa sulit dibantah...!!!
Namun kisruh KPK – Polri, seyogyanya tidak hanya dilihat dari aspek formal, persoalan ini juga tidak lepas dari aspek politis. Sikap salah satu partai penguasa yang seolah ikut meradang pasca penetapan BG sebagai calon Kapolri dapat dinilai sebagai upaya mendesakkan kepentingan tertentu. Sangat sulit melepaskan tautan antara kepentingan partai dengan upaya pelemahan dan penghancuran KPK.
Kisruh antar dua lembaga ini juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah, kita ingat bahwa KPK lahir karena Indonesia sedang menghadapi persoalan korupsi yang sangat besar. KPK lahir karena institusi penegak hukum konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan) dianggap lumpuh. Maka lahirnya KPK dengan seluruh dinamikanya, mau tak mau menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tambah lagi dengan rendahnya indeks persepsi terhadap dua lembaga penegak hukum yang ada (termasuk dua lembaga terkorup).
Lengkaplah persepsi negatif masyarakat pada dua lembaga selain KPK. Dimata masyarakat KPK berjaya dalam hal pemberantasan korupsi. Dukungan mengalir secara alamiah, karena lembaga inilah yang dinilai memenuhi ekpektasi masyarakat luas.
Dengan tidak menutup mata pada prestasi dan capaian oleh kepolisian dan kejaksaan maka saya anggap wajar bila gelombang dukungan kepada KPK jauh lebih besar dan merata di seluruh pelosok Indonesia. Maka dalam konteks inilah pemerintah yang dinakhodai oleh presiden Jokowi tidak boleh salah dan lamban dalam bersikap.
Upaya penghancuran KPK adalah hal yang nyata, dari konteks waktu, dari perspektif akal sehat - sulit sekali menerima logika bahwa tindakan polisi murni penegakan hukum, tanpa motif lain dan jauh dari unsur dendam meski secara formal semua syarat terpenuhi. Mustahil memahami bahwa pengakuan PDIP melalui Plt. Sekjen-nya adalah demi keadilan semata tanpa motif dan lepas dari hasrat menjatuhkan. Bagaimana menyangkal persepsi umum bahwa konspirasi pelemahan KPK tengah melibatkan banyak pihak yang sangat nampak jelas?
Dalam konteks pemberantasan korupsi keberadaan KPK kian menjadi jauh lebih penting dari yang lain, keberadaan KPK menjadi tumpuan mayoritas masyarakat meski lenyapnya KPK juga makin menjadi concern banyak pihak yang merasa terancam.
Sepekan terakhir kita lihat dinamika terhadap pelenyapan KPK kian tak terbendung, semua jajaran pimpinan KPK (AS, AP, Z) sudah menjadi terlapor dan salah satu (BW) sudah tersangka.
Perseteruan Polri –KPK sengaja diseting, siapa pelaku utamanya? Saya kira kita semua sudah bisa melihat...Meminjam istilah Buya Syafi’i Ma’arif, “secara kasatmata publik bisa menebaknya...!”
Keprihatinan terhadap rivalitas antar lembaga penegak hukum memuncak, yang jelas semakin kacau, semakin dalam - semakin menguntungkan koruptor........angin segar membuat mereka riuh bertepuk tangan...
Hanya satu harapan , mudah- mudahan masih tersisa hati nurani, semoga masih ada sisa asa....semoga Presiden mendapatkan bimbingan, petunjuk dan kekuatan....semoga masih ada keajaiban...karena kepadamulah kali ini semua menaruh harapan...untuk menjaga kelangsungan hidup anak bungsu sekaligus anak kandung demokrasi, karena meski toh ada tim independen, kalau presiden kurang tegas akhirnya akan Binasa juga......Save KPK, Save Polri, Save Indonesia....