Pasalnya, proses untuk menghasilkan pemimpin dan anggota dewan wakil pengemban aspirasi rakyat ini belu,m mampu menjamin lahirnya sosok yang di idam-idamkan  yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa.
Disisi lain, Â keluhan dan jeritan public cenderung seperti angin lalu yang tidak disuarakan ketika berada pada posisi "decision maker" pemangku kewenangan.
Potret ini semestinya menjadi contoh/pelajaran untuk para wakil yang baru terpilih usai pemilu kemarin. Meskipun ada beberapa dari mereka masih ada sang "pertahanan" masih eksis bertahan dipanggung kehormatan itu.
Politik Puncak Kehormatan atau Panggilan Nurani
Kedudukan politik untuk berada pada puncak hirarki teratas bak perjuangan kelas "kehebatan" pada posisi yang paling bergengsi. Asumsi yang terlihat berdasarkan fakta-fakta yang dimunculkan seperti propaganda jenjang karir yang membelokkan orientasi segelintir orang tuk memburu kelas ekslusif ditanah air.
Pengusaha/konglomerat papan atas juga seakan tidak rugi menggelontorkan finasial yang besar untuk berinvestasi dalam hal ini. Baik langsung tuk mencalonkan diri maju pada barisan, atau menjadi pendiri/penyedia perahu yang menarik bagi penumpang tuk berlabuh bersama, atau menjadi donatur amunisi ketika jagoan akan bertarung di medan perpolitikan.
Artis/musisi/selebriti/ dan sebagainya seaperti banting stir/ganti profesi, dari profesi yang digeluti selama ini beralih ke bursa poltik, padahal profesi sebelumnya telah cukup baik menorehkan nama mereka di mata public. Toh, malah ikut serta meramaikan bursa kontestan politik nasional.
Atau bisa jadi karena papularitas mereka, membuat sang pemilik perahu tertarik untuk meminang untuk dijadikan kader demi suara di parlemen supaya tidak diskualifikasi untuk periode berikutnya, alias tidak cukup suara untuk ikut lagi.
Bila mendengar berbagai paparan kemulian yang disampaikan mereka, ketika merajut ke dunia politik karena panggilan "nurani" tidak menjadi suatu problem dan hak setiap warga Negara telah dijamin didalam undang-undang.
Yang diharapkan adalah hasil kerja, bukan hanya nilai pratise yang semu "pencitraan".. Karena membangun Negara tidak hanya pada satu posisi tertentu saja,. Tapi, posisi manapun punyat kontribusi dalam pembangunan. Yang jelas manfaat dan tidak merugikan public.
