Sejuta Kartu Nama Ahok

[caption caption="Sejumlah siswa mendapat "pembagian" kartu nama gubernur mereka, Basuki Tjahaja Purnama, saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Kamis (28/7/2015)."][/caption]

Pada setiap kunjungannya ke lapangan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pernah lupa satu hal, kartu nama! Inilah senjatanya. Di dalamnya, tercetak nama, jabatan, alamat, nomor telepon, dan email.

”Kalau ada yang tak beres, kasih tahu saya, di situ ada nomor telepon saya,” ujarnya kepada setiap orang yang dia beri kartu nama. Sesekali Ahok meminta ajudannya menyebarkan kartu nama kepada warga. Lebih banyak orang. Kadang dalam sekali kunjungan, satu-dua bundel (kotak) habis terbagi.

Rabu (14/5/2015) siang, saat berkunjung ke Blok G Pasar Tanah Abang, Ahok membagi-bagikan kartu nama. Dia mengulurkannya ke pedagang, petugas kebersihan, serta pengunjung yang kebetulan mengerumuninya. ”Bapak bisa sms atau telepon Saya,” ujarnya.

Lebih dua tahun sebelumnya, saat mengecek proses pembagian unit di Rumah Susun (Rusun) Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Ahok melakukannya. Beberapa warga terkejut mendapat kartu nama pemimpinnya. Menurut mereka aneh dan tak biasanya.

”Jika ada yang berani jual atau sewakan rusun (milik pemerintah) lagi, kasih tahu Saya, Bapak-Ibu bisa sms ke nomor Saya. Jangan ada lagi yang mengeruk untung pribadi dari aset Negara,” kata Ahok.

Barangkali tak banyak pejabat publik di negeri ini yang membagi-bagikan nomor kontaknya. Hingga lebih dari satu dekade reformasi, jamak pejabat yang masih sulit dihubungi, apalagi ditemui warganya. Akses telepon maupun layanan pesan singkat juga terbatas. Bahkan hanya sekadar menjawab permohonan konfirmasi dari wartawan.

Bagi-bagi kartu nama menjadi jalan pintas bagi Ahok untuk mendapatkan informasi dari sumber utama. Langsung dari warga, sebanyak-banyaknya, tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Info dia dapat bukan dari staf atau bawahan yang sebagian masih saja berprinsip ABS atau ”asal bapak senang”.

Akan tetapi, ada saja orang yang iseng. Pada awal masa jabatannya, saat mendampingi Gubernur Joko Widodo, Ahok sering mendapati informasi palsu. Saat dicek ke aparatur di tingkat kelurahan atau kecamatan, info tak terkonfirmasi, bahkan bohong. Tak benar adanya.